Jejamo.com. Bandar Lampung – Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) bersama dengan SNV Indonesia menyelenggarakan webinar Data Untuk Pengelolaan Sanitasi di Daerah melalui aplikasi Zoom, Selasa (5/5).
Kegiatan Webinar dilakukan sekitar 100 orang peserta dari akademi, institusi pemerintah, mahasiswa dan umum.
Webinar tersebut menampilkan dua pemateri dari YKWS yaitu Direktur Eksekutif YKWS Febrilia Ekawati, dan Ketua Team Riset Rapid Technical Assesment (RTA) YKWS Subari,.
Selain itu, dua penanggap juga dihadirkan dalam kegiatan tersebut yaitu Bupati Kabupaten Pringsewu Sujadi Saddat, dan Direktur pengembangan penyehatan lingkungan permukiman (PPLP)Cipta Karya Kementrian PUPR Prasetyo.
Kegiatan webinar dilakukan dalam rangka mempublikasikan hasil riset RTA Post ODF (Open Defecation Free) menuju pengelolaan sanitasi aman yang dilakukan YKWS di Kabupaten Pringsewu.
Kegiatan riset sudah dilaksanakan pada bulan Juli-September 2019. Dari kegiatan riset tersebut dipatkan data-data tentang perilaku masyarakat, kondisi infrastruktur, kelembagaan sanitasi dan pembiayaan sanitasi di Kabupaten Pringsewu.
Direktur Eksekutif YKWS Febrilia Ekawati dalam paparan materinya yang dirilis ke jejamo.com menyampaikan bahwa status ODF bukanlah akhir dari pembangunan di sektor sanitasi.
Namun perlu ada upaya yang berkelanjutan untuk menuju pengelolaan sanitasi aman.
“Dalam upaya menuju pengelolaan sanitasi aman di Kabupaten Pringsewu, YKWS bersama SNV terus melakukan advokasi terutama dalam mendorong terbitnya regulasi dan implementasinya, selanjutnya penguatan kelembagaan yang dibentuk untuk menangani sektor sanitasi serta anggaran untuk sanitasi,” kata dia.
Ia juga mengatakan, pihaknya mendorong agar sinergi dan kolaborasi dari seluruh parapihak dapat terus terbangun dalam menuju pengelolaan sanita aman di Kabupaten Pringsewu, sehingga Kabupaten Pringsewu juga dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs) poin 6.2.
Ketua team riset RTA dari YKWS Subari menjelaskan dari hasil riset yang dilakukan oleh YKWS ada beberapa data dan rekomendasi yang diperoleh dan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pringsewu di antaranya meningkatkan tangga sanitasi dari pengelolaan sanitasi dasar menuju sanitas layak dan aman, melalui implementasi lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
Lima pilar itu adalah peningkatan kualitas infrastruktur jamban sehat permanen (JSP), penguatan kapasitas unit pelaksana teknis (UPT) yang menangani sanitasi, peningkatan layanan yang aksesebel.
Menanggapi materi yang disampaikan kedua narasumber dari YKWS, Bupati PringsewuSujadi Saddat mengatakan bahwa pembangunan sektor sanitasi menuju sanitasi aman akan terus dilanjutkan.
“Hasil riset yang disampaikan oleh team YKWS tersebut tentu menjadi dasar bagi kami untuk mengambil kebijakan selanjutnya, dari beberapa rekomendasi yang disampaikan telah kami tindaklanjuti, dan kiranya tidak ada lagi warga yang kembali buang air besar sembarangan (BABS), serta semua rumah tangga bisa memiliki dan mengakses fasilitas jamba sehat permanen, dan kita juga sudah mulai menata kembali Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Bumi Arum untuk bisa menjadi tempat penampungan dan pengelola lumpur tinja bukan hanya dari Pringsewu, tetapi juga dari kabupaten lain seperti Tanggamus, Pasawaran dan Lampung Tengah serta bisa menghasilkan pendapatan untuk daerah dari penyedia jasa IPLT,” tutur Sujadi.
Direktur PPLP Cipta Karya Kementrian PUPR Prasetyo dalam tanggapannya menyampaikan langkah yang dilakukan oleh SNV dan YKWS dalam melakukan advokasi Post ODF melalui kegiatan riset RTA tersebut bisa menjadi pembelajaran untuk wilayah lain.
Sehingga data-data dari hasil riset bisa menjadi dasar pemerintah daerah untuk mengusulkan program dan pendampingan dalam pengelolaan sanitasi aman terutama dalam program pengembangan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).
“Kami dari Kementrian PUPR yang merupakan kementerian teknis tentunya sangat mengapresiasi atas kebijakan pemerintah Kabupaten Pringsewu yang tetap konsisten untuk pengembangan program sanitasi menuju pengelolaan sanitasi aman, yang tentunya sudah terimplementasi dengan adanya regulasi yang tertuang dalam peraturan daerah (Perda) tentang STBM Berkelanjutan dan Perda pengelolaan air limba domestik, terbentuknya kelembagaan UPT Sanitasi dan juga dukungan anggaran untuk peningkatan infrastruktur, semoga kabupaten kota lain di Indonesia bisa menjadikan Pringsewu sebagai referensi dalam menuju pengelolaan sanitasi aman,” ujar Prasetyo. []
