Jejamo.com, Bandar Lampung – Fraksi PKS DPRD Lampung melakukan Ngopi (Ngobrol Online urusan Publik) mengenai persoalan dampak Covid 19 terhadap operasional pendidikan khususnya pada sekolah swasta, Rabu (13/5) yang mengundang pegiat dunia pendidikan, akademisi, dan orangtua wali murid.
Diskusi online ini merespons pernyataan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang melarang sekolah memungut SPP selama masa pandemi.
Usai diskusi, Fraksi PKS bergerak cepat. Dimotori Wakil Ketua Fraksi PKS, Ade Utami Ibnu, fraksi ini bersama pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Provinsi Lampung melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Fahrizal Darminto, Jumat (15/5) siang.
Didampingi Asep Sudarsono, Ketua PGSI Provinsi Lampung, dan anggotanya, Ade Utami Ibnu menyampaikan 3 hal kepada Sekda Provinsi Lampung.
Kata Ade Utami, pertama, banyak guru di sekolah swasta maupun guru honorer terdampak Covid 19 secara langsung pada sisi ekonomi.
“Oleh karenanya perlu disiapkan anggaran untuk jaring pengaman sosial bagi segmen guru seperti ini, termasuk pentingnya paket sembako yang disiapkan oleh Satgas Covid 19 Provinsi Lampung. Insya Allah nama, beserta alamat dan nomor telepon telah disiapkan,” kata Sekretaris Umum DPW PKS Lampung kepada jejamo.com via percakapan WhatsApp.
Kedua, Ade mengungkapkan bahwa guru-guru di sekolah swasta model honorariumnya berdasarkan jumlah jam mengajar.
Sehingga menurutnya, di tengah pandemi ini bentuk pembelajaran melalui online juga memberatkan karena ketergantungan akan kuota internet.
“Jika di perkotaan yang akses internetnya memadai, tentu mudah saja, meski terdapat persoalan di biaya kuota internet,” ungkap Ade.
Sementara di perdesaan yang akses internetnya sulit, menjadi tantangan bagi guru-guru tersebut, karena harus dari rumah ke rumah menyambangi satu per satu siswa mereka.
“Untuk itu di hadapan ekda, kami mengusulkan agar TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan realokasi anggaran untuk menungjang kuota internet bagi guru swasta di perkotaan yang aksesnya memadai, dan realokasi anggaran insentif bagi guru swasta yang masih melakukan pengajaran door to door,” ujar anggota Badan Anggaran DPRD Lampung ini.
Terakhir, pada pertemuan tersebut, Ade Utami Ibnu juga menyampaikan perihal masih banyaknya guru honorer yang belum menerima insentif guru honor yang nilainya Rp200 ribu per bulan dan dibayarkan setiap semester.
“Kami mendengar masih ada guru honor yang belum menerima hak mereka yakni insentif dari Provinsi pada tahun 2019. Tentu ini sangat membantu para guru honorer tersebut jika pada sekarang ini dapat ditunaikan,” kata Ade lagi.
Merespons tiga hal yang disampaikan Ade Utami Ibnu bersama pengurus PGSI Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto cepat mengeksekusi terutama kaitannya dalam paket sembako bagi guru honorer/ swasta yang terdampak.
“Tadi setelah Sekda menelfon Biro Kesos, kemudian Biro Kesos langsung datang ke ruangan Sekda, dan menerima data guru-guru swasta yang telah disiapkan oleh PGSI Provinsi Lampung,” kata alumnus Ponpes At Thohiriyah Banten ini.
Sementara terkait realokasi anggaran untuk insentif kuota dan insentif bagi guru honorer/guru swasta yang masih door to door, serta insentif guru honorer yang belum terbayar pada tahun 2019, Fahrizal segera meminta pihak Disdik Provinsi Lampung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, untuk melakukan cek ulang dan pendataan. [Sugiono]
