Jejamo.com, Bandar Lampung – Anggota Badan Anggaran DPRD Bandar Lampung Handrie Kurniawan mengkritik pembangunan proyek besar seperti flyover Sultan Agung di tengah pandemi covid-19.
Handrie menilai, cara pandang Pemerintah Kota masih fokus pada proyek besar di tengah pandemi. Padahal, seharusnya, Pemkot bisa menunda proyek-proyek puluhan miliar itu.
Dan fokus mengalokasikan kepada program pencegahan penyebaran virus corona di Bandar Lampung.
Handrie Kurniawan mengatakan, pembangunan proyek besar seperti dipaksakan. Padahal, kondisi keuangan Pemkot terganggu selama pandemi ini.
Handrie memerinci, Pemkot masih mempunyai utang pada APBD 2019.
Tunjangan hari raya ASN, insentif ketua RT, dan pamong juga tak terbayar.
“Miris kalau yang menyangkut hajat hidup orang banyak diabaikan, tapi ptoyek besar tetap dijalankan,” kata dia kepada Jejamo.com hari ini via WhatsApp.
Anggota Fraksi PKS ini meneruskan, Pemkot masih berasumsi APBD 2020 masih Rp3 triliun dengan sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp950 miliar.
Realitasnya, kata Handrie, yang ini ia ketahui dari Sekda, pendapatan satu hari Bandar Lampung kini Rp200 juta-Rp300 juta saja.
“Sebelum covid-19, Pemkot bisa memperoleh Rp2 miliar. Potensi kehilangan pemasukan sangat tinggi,” kata alumnus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung itu.
Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila ini memperkirakan, sampai Desember 2020 ini pendapatan kota mencapai Rp980 miliar.
Dari dana alokasi umum Pemerintah Pusat juga mengurangi sebesar Rp135 miliar. Dan kemungkinan bertambah
“Mungin pengurangan DAU dari Pusat akan bertambah karena pandemi ini belum kelihatan kapan akan selesai,” ujar mantan Ketua KAMMI Lampung itu.
Anggota dewan daerah pemilihan Kedamaian, Panjang, dan Bumiwaras ini menambahkan, dengan situasi semacam itu, jelas meneruskan pembangunan proyek besar tidak tepat.
“Kami di DPRD Bandar Lampung bulan ini nol pengeluaran. Kami bahkan sudah berhemat Rp10 miliar,” kata Handrie.
Handrie menyarankan, semua proyek besar ditunda dulu. Jangan memaksakan membangun di tengah pandemi covid-19.
Handrie mengatakan, ada pertanyaan besar mengapa Wali Kota Herman HN berkukuh meneruskan pembangunan proyek besar.
Handrie menegaskan, anggaran pencegahan corona dan dampak turunannya mesti jadi kegiatan yang mendesak oleh Wali Kota Herman HN.
“Ini jadi kewajiban dasar pemerintah daerah,” kata alumnus SMAN 2 Bandar Lampung itu.
Handrie ingin lepas masa jabatan, Wali Kota Herman HN tidak meninggalkan beban utang.
“Masa jabatan Wali Kota berakhir Februari 2021. Jangan sampai tinggalkan beban utang,” pungkasnya. [Sugiono]
