Jejamo.com, Bandar Lampung – Akses sanitasi yang minim mengancam kesehatan bayi dan anak-anak. Dengan kondisi ini, Indonesia yang pada tahun 2030 akan menghadapi bonus demografi akan terancam akan kualitas pemuda yang dihasilkannya.
Pembahasan potret sanitasi Provinsi Lampung terselenggarakan di dalam acara bertajuk Disikusi Panel dengan tema “Kesiapsiagaan Provinsi Lampung Untuk Target Sanitasi Aman Tahun 2024” yang diselenggarakan melalui program Voice For Change Pathership oleh Mitra Bentala dan SNV Indonesia berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan WASH SDGs pada hari ini.
Panelis pada acara tersebut berasal dari Bappenas yang dihadiri langsung Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Tri Dewi Virgiyanti, Kementerian Kesehatan Direktur Kesehatan Lingkungan Imran Agus Nurali, Bappeda Provinsi Lampung Kabid.Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Ahmad Lianurzein, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Kabid.Kesehatan Masyarakat Uki Basuki dan dari WASH SDGs SNV Indonesia Nyoman Suartana.
Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Imran Agus Nurali, menyatakan walaupun saat ini masa pademi covid-19 target secara nasioanal tidak berubah. Capaian akses sanitasi layak (nasional) tahun 2019 adalah 77,44% termasuk akses aman 7,5%, dan peningkatan akses sanitasi layak nasional rata-rata sebesar 2% per tahun dan penurunan tingkat praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka sebesar 1,4% per tahun.
Sementara itu, Direktur Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman Bappenas Tri Dewi Virgiyanti menyampaikan Untuk mengatasi hal tersebut, dalam RPJMN 2020- 2024 pemerintah Indonesia telah memberi target untuk tidak ada lagi perilaku buang air besar sembarangan, dan mencapai target sanitasi layak 90% termasuk 15% sanitasi aman.
Bappeda Provinsi Lampung Ahmad Lianurzei menanggapi bahwa pada tahun 2024 Provinsi Lampung mempunyai target untuk sanitasi Layak 90% , termasuk di dalamnya 10% Sanitasi Aman, dan saat ini baseline sanitasi aman baru diperkirakan 0,03%. Hal ini memerlukan usaha bersama untuk mencapai target tersebut walaupun dalam kondisi pandemi.
Terkait hal tersebut Direktur Mitra Bentala dalam pengatar acara menyatakan bahwa provinsi Lampung yang memiliki jumlah 15 Kabupaten’Kota masih sangat rendah dari sisi jumlah kabupaten kota yang telah mendeklarasikan sebagai kabupaten/kota Open Defecation Free (ODF).
Sampai saat ini baru empat kabupaten/kota yaitu kabupaten Pringsewu, Kab.Waykanan, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Selatan yang telah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten dan Kota ODF untuk Provinsi Lampung.
Maka pada penyelenggaraan Diskusi Panel ini, salah satu tujuannya adalah ingin mengetahui strategi dan rencana kerja untuk percepatan askses sanitasi menuju sanitasi aman provinsi Lampung didalam situasi pademi covid-19, dan juga bagaimana protokol Sanitasi Total Berbasis Masyarakatnya. Demikian rilis Diskominfotik Lampung. []
