Jejamo.com, Bandar Lampung – Ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lampung menggelar unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law di depan kantor DPRD Provinsi Lampung, Jumat. (9/10/2020).
Unjuk rasa diikuti oleh perwakilan cabang IMM se-Lampung dan juga beberapa organisasi kemahasiswaan ini berlangsung dengan tertib dan damai.
Ketua Umum IMM Lampung, Sahru Romadhon menegaskan kekecewaan atas disahkannya UU tersebut dan meminta ketua DPRD Lampung merespons.
“Kami minta Ketua DPRD Lampung hadir dan menanggapi tuntutan masyarakatnya dengan tegas soal UU ini,” kata Sahru.
Ia juga mengecam cara pengamanan pihak kepolisian terhadap massa aksi di Lampung pada hari Rabu lalu, 7/10/2020.
“Satu tahun lalu IMMawan Yusuf dan Randi di Sulawesi Utara menjadi korban oknum kepolisian, kemarin kita menyaksikan teman-teman kita diperlakukan tidak layak oleh aparat keamanan,” tegasnya.
Diketahui Rabu kemarin terjadi kericuhan
dan menyembabkan banyak korban saat demo unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law di depan Kantor DPRD Lampung.
Selain menyampaikan orasi penolakan UU, sebagai bentuk telah matinya hati nurani, massa aksi juga melakukan teatrikal salat Jenazah menggunakan topeng wajah pimpinan DPR RI.
IMM Lampung mendesak negara menjalankan kebijakan ekonomi politik yang sejalan dengan UUD 1945.
IMM Lampung mendesak negara keluar dari jeratan sistem ekonomi neoliberal yang hanya menguntungkan oligarki dan pasar bebas.
IMM Lampung menolak UU Cipta Kerja. IMM Lampung juga mengajak buruh, petani, nelayan, dan mahasiswa untuk tidak mematuhi item UU Cipta Kerja.
IMM Lampung juga meminta semua anggota fraksi di DPR asal Lampung memberikan klarifikasi terhadap persetujuan pengesahan RUU Cipta Kerja. Demikian rilis yang diterima jejamo.com. []
