Jejamo..com, Bandar Lampung – Anggota Komite IV DPD RI asal daerah pemilihan Lampung Abdul Hakim meminta lebih banyak lagi desa inklusi keuangan.
Sejauh ini, desa inklusi keuangan adalah program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Hakim menilai, dengan lebih banyak desa inklusi keuangan, literasi soal finansial kepada masyarakat bisa dimaksimalkan. Dengan begitu, masyarakat akan semakin cerdas dalam mengelola keuangan.
Termasuk mendorong warga berinvestasi.
Sejauh ini, soal investasi belum menjadi kultur di masyarakat.
Dengan pendapatan yang diperoleh, Hakim menilai mesti ada yang disimpan dalam bentuk investasi. Sekecil apa pun itu, sejauh sesuai dengan kemampuan masyarakat, akan lebih baik.
Hal itu akan membuat masyarakat kita memiliki alokasi investasi dalam slot finansial mereka.
Hakim mengatakan, desa inklusi keuangan memang mesti lebih masif disosialisasikan dan perlu ada pendampingan dari entitas keuangan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
Hakim berujar, semakin banyak desa inklusi keuangan, semakin merata juga informasi dan literasi soal investasi di tengah masyarakat.
Dengan literasi yang masif, cara pandang warga bisa dibentuk dan diarahkan bahwa investasi itu menjadi penting.
Hakim berharap berapa desa inklusi keuangan seperti Desa Titiwangi di Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan, bisa menjadi model yang baik.
Dengan begitu, desa lain mempunyai rujukan jika ingin juga dibentuk sebagai desa inklusi keuangan. [|
