Jejamo.com, Tanggamus – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengajukan hak angket terkait kelangkaan minyak goreng serta menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Hal tersebut disampaikan anggota DPR MPR RI Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, saat menjawab pertanyaan peserta Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Aula Serumpun Padi Pekon Kutadalom, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Kamis, 21/4/2022.
Menurutnya, Fraksi PKS manilai saat ini kondisi sedang sulit karena pandemi Covid-19. Harga bahan pokok seperti minyak goreng dan lainnya juga naik. Sementara lapangan pekerjaan semakin sulit. Atas dasar tersebut, Fraksi PKS mengajukan hak angket kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang merupakan negara penghasil sawit terbesar di dunia.
Hak angket sendiri disebut juga sebagai hak penyelidikan, karena hak ini memang dimiliki oleh DPR untuk menyelidiki sesuatu yang lazimnya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan yang menjadi kebijakan pemerintah.
“Selain itu, Fraksi PKS juga menolak pemindahan Ibu Kota Negara, karena kami nilai tidak tepat waktunya dengan kondisi ekonomi yang susah, utang negara yang semakin membebani APBN, dan juga dari segi manfaatnya,” jelas wakil rakyat asal Dapil Lampung 1 ini.
Sementara, terkait Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, dijelaskan Muzzammil, hal itu merupakan amanat dan tugasnya selaku anggota DPR-MPR RI. “Empat pilar kebangsaan memberikan pembelajaran lebih mengenai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika guna meningkatkan kesadaran kita tentang kehidupan berbangsa dan bernegara bersama masyarakat, gotong royong, toleransi, kerukunan dan hidup berdampingan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu,” jelasnya.
Acara tersebut dihadiri 150 peserta dari Komunitas Guyub Rukun, pedagang kaki lima, Komunitas Ojek Gisting Tanggamus Sejahtera (Kogistas), Komunitas Tukang Bangunan, serta tim sukses dari berbagai daerah.(*)[Zairi]
