Jejamo.com, Kota Metro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro melontarkan interupsi saat rapat paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Metro ke-85 baru dimulai di gedung dewan setempat, Kamis, 9/6/2022.
Sejumlah anggota DPRD Kota Metro mencecar persoalan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dikeluhkan masyarakat serta polemik baru Festival Bumi Sai Wawai (BSW).
Ketua DPRD Kota Metro Tondi MG Nasution mengentikan sementara sambutannya saat membuka rapat paripurna setelah mendapat interupsi dari Ketua Fraksi Demokrat, Basuki Rahmat.
Setelah selesai melontarkan intrupsinya, rapat paripurna dilanjutkan dengan pembacaan sejarah berdirinya Kota Metro hingga HUT ke-85. Kemudian interupsi serupa datang kembali dari anggota Fraksi Demokrat Amrullah.
Amrullah mencecar polemik festival BSW yang dinilai mengaburkan sejarah berdirinya Kota Metro. Selain itu, Amrullah juga meminta Wali Kota Metro, Wahdi untuk tidak lagi menggelar kegiatan festival BSW dan mengembalikan kegiatan sejarah Kota Metro dalam bentuk Festival Putri Nuban.
Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua Fraksi Demokrat, Basuki Rahmat meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Metro Metro mengembalikan nilai pajak yang harus dibayarkan masyarakat ke tahun 2021.
“Pertama rekomendasi kami mengembalikan nilai pajak PBB-P2 di masyarakat, yang mengalami kenaikan dikembalikan ke tahun 2021, sementara yang mengalami penurunan itu tetap diturunkan,” bebernya.
Basuki juga menyoroti ketetapan yang berubah sepihak setelah kesepakatan hearing dengan Pemkot yang menyepakati pemberian stimulus ke wajib pajak sebanyak 80 persen.
“Kedua, pemberian stimulus kami sepakati 80 persen, tapi setelah terbitnya SK kedua dari wali kota ternyata rapat dengar pendapat itu tidak satu pun yang di akomodir oleh eksekutif, hanya dinaikkan 10 persen.Jadi poinnya, dengan pemberian kenaikan stimulus 10 persen ini tidak berpengaruh banyak terhadap teriakan masyarakat. Karena kami menyakini bahwa perhitungan-perhitungan itu tidak pada semestinya,” imbuhnya.
DPRD juga menuding, angka perhitungan pajak yang disampaikan tidak sesuai dengan realita yang ada di masyarakat. Pihaknya masih menemukan persoalan pajak yang memberatkan warga Kota Metro.
“Karena melihat realita di lapangan, kenaikan ada yang mencapai 300 sampai 1.000 persen. Eksekutif memberikan dalih akan memberikan blangko keberatan, kami tidak yakin obyek pajak mempu berargumentasi dengan apa yang mereka alami. Karena saya fikir angka-angka yang disampaikan tidak realistis. Saya berikan contoh yang saya bawa, ini mengalami kenaikan 800 persen, intinya begini, saya tidak melihat lagi pintu untuk kami membela masyarakat untuk dialog karena sudah terbit SK yang kedua,” tambahnya.
Ia meminta Pemkot Metro untuk melakukan evaluasi kembali terhadap SK PBB-P2 yang baru dikeluarkan. Menurutnya, beban pajak yang telah ditetapkan dalam SK tersebut memberatkan masyarakat.
“Mohon ini menjadi renungan kita bersama bahwa kami peduli dengan rakyat yang hari ini menjerit membayar pajak. Untuk sekiranya kenaikan pajak di evaluasi,” pungkasnya.
Interupsi lain dalam paripurna HUT Metro ke-85 juga dilontarkan anggota DPRD lainnya. Sekretaris Komisi I DPRD Kota Metro, Amrullah menuding Pemkot berupaya mengaburkan sejarah dengan menggelar Festival BSW sebagai pengganti festival Putri Nuban.
“Proses daripada sejarah yang baru saja kita dengarkan, maksud dan tujuan kenapa nama Putri Nuban dalam festival-festival terdahulu adalah untuk menghargai sejarah,” tuturnya.
“Pak Wali jangan bicara soal perda tentang cagar budaya dan jangan bicara soal sejarah kalau bapak tidak mencoba belajar dan memahami sejarah. Jangan sampai seperti ingin mengubah Tugu Pena, mengubah menjadi nama Yayasan Iqro, yayasan yang bapak miliki itu terjadi berulang-ulang,” lanjutnya.
Amrullah juga menekankan pemkot untuk tidak lagi menggelar Festival BSW pada tahun 2023 yang bertepatan pada HUT Metro ke-86 mendatang.
“Kita jangan bicara soal pencitraan, tetapi juga belajar sejarah. Catatan untuk ke depan, tidak ada lagi Festival Bumi Sai Wawai, tetapi dikembalikan kepada asal daripada sejarah tanah di Kota Metro ini,” cetusnya.
Usai paripurna tersebut, Wali Kota Metro enggan dikonfirmasi perihal interupsi sejumlah anggota DPRD. Ia meminta awak media mengonfirmasi Sekda Kota Metro, Bangkit Haryo Utomo
“Udah, udahlah. Nantilah, ke Pak Sekda sajalah,” cetusnya.
Diketahui, rapat paripurna Hari Jadi Kota Metro ke-85 tersebut diikuti seluruh anggota DPRD Kota Metro yang berjumlah total 25 anggota.(*)
