Jejamo.com, Tanggamus – Tolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, puluhan mahasiswa Tanggamus berorasi di depan kantor Bupati Tanggamus, Sabtu, 10/9/2022.
Ketua PMII Tanggamus, Dauri, dalam orasinya mengatakan, dampak domino akibat kenaikan harga BBM sangat luas dan membebani masyarakat. Seperti naiknya biaya transportasi, biaya logistik barang, inflasi harga kebutuhan masyarakat seperti sembako juga sandang dan papan serta yang lainnya. Sementara daya beli masyarakat turun yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat.
Dirinya berharap Pemkab Tanggamus turun melihat langsung dampak yang dirasakan masyarakat kecil yang menjerit meski pemerintah sudah memberikan solusi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan Bantuan Angkutan Umum.
“Kami berharap pemkab turun melihat dan mencarikan solusinya,” ujarnya.
Para mahasiswa juga menyampaikan tuntutan aksi mereka yakni menolak tegas kenaikan BBM, mendesak pemkab untuk memberantas mafia BBM, mendorong pemkab membuka ketertiban dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi, mendesak pemkab dan DPRD Tanggamus untuk menolak kenaikan BBM bersubsidi serta menyampaikan aspirasi mereka.
Mereka juga mendorong pemkab untuk serius dalam mengoperasikan BUMD Tanggamus, mendorong pemkab mengoptimalkan operasional BUMD, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMD, memperhatikan BUMD Tanggamus, dan mendesak pemkab untuk mengawasi praktik mismanajemen yang mengarah pada inefisiensi dan kecurangan dalam pengelolaan BUMD.
Di hadapan mahasiswa, Sekdakab Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis mengapresiasi dan mendukung langkah mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi, tetapi pemkab tidak bisa mengatakan setuju atau menolak. Kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan domain pemerintah pusat dan saat ini pemkab berupaya memaksimalkan anggaran 2 persen yang diarahkan pusat agar tepat sasaran.
Saat ini, imbuh Hamid H Lubis, bantuan tunai dampak kenaikan BBM sudah berjalan. Pihaknya berharap mahasiswa bisa mengawal kebijakan tersebut agar tepat sasaran, juga kemungkinan adanya pengondisian.
“Pemkab sedang mengevaluasi semua kebijakan serta bagaimana BUMD bisa melayani, menjadi mesin yang bisa memberikan kontribusi pendapatan kepada daerah, pemkab juga mewajibkan unit-unit pemerintah untuk menggunakan Wayku guna membantu perusahaan BUMD,” jelasnya.(*)[Zairi]
