Jejamo.com, Jakarta – Fadli Zon, Wakil Ketua DPR RI, membantah tudingan bahwa selama ini senayan lembah dalam menangani kasus Freeport.
“Kami tidak bersuara, khususnya fraksi partai karena tidak ada medianya yaitu Pansus,” ujar Fadli seperti dilansir jejamo.com dari CNN Indonesia, Sabtu, 12/12/2015.
Fadli mengatakan, pembentukan pansus akan mengungkap siapa yang ada di dalam Freeport. Masyarakat juga akan tahu berapa yang diterima negara dari keberadaan perusahaan asing itu.
“Karena selama ini pendapatan negara dari bagi hasil usaha Freeport terbilang kecil,” jelasnya.
Fadli menambahkan, beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo dalam rapat konsultasi di DPR juga menyatakan bahwa pemasukan negara dari operasi Freeport sangat kecil
“Presiden sangat kecewa dengan dan hal tersebut karena tidak sebanding dengan eksploitasi Freeport terhadap kekayaan alam Papua yang tak ternilai,”
Fadli mengaku yakin semua fraksi di DPR akan sepakat dengan rencana pembentukan pansus tersebut, meski sampai saat ini belum digulirkan secara langsung kepada setiap fraksi.
“Secepatnya akan kami sampaikan kepada setiap fraksi. Mungkin seminggu ke depan akan kami gulirkan,” tandasnya.(*)
