Rabu, November 6, 2024

Top Hari Ini

Terkini

Advertorial: Pemkot Metro Targetkan Angka Stunting 6,4 Persen

TP PKK Kota Metro ikut mendukung penurunan kasus stunting dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. | Dok.

Jejamo.com, Kota Metro – Pemerintah Kota (Pemkot) Metro optimis menurunkan angka kasus stunting pada 2024 mendatang. Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin menjelaskan target penurunan kasus stunting 2024 mendatang mencapai 6,4 persen. Sebelumnya, Bumi Sai Wawai telah mengalami penurunan angka kasus keterlambatan tumbuh kembang di 8,7 persen.

“Sekarang stunting kita sudah turun 8,7 persen. Nah, harapan kita di 2024 itu bisa turun lagi 6,4 persen, untuk apa? Sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden, kita harus turun 14 persen di 2024,” kata Wahdi saat diwawancarai di aula Pemkot Metro, Kamis, 9/2/2023.

Deteksi dini, secara intensif melakukan pendataan, pengawasan, hingga observasi untuk mengetahui tumbuh kembang balita melalui posyandu menjadi langkah yang dilakukan Pemkot Metro terkait penurunan kasus stunting. | Dok.

Diketahui, bedasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2020, persentase kasus stunting Kota Metro berada di angka 19,8 persen. Sementara rekap per akhir tahun 2022 menyebutkan bahwa terdapat 49 balita mengalami stunting di Kota Metro. Jumlah tersebut persentasenya sekitar 8,7 persen dan jika goals Pemkot Metro berhasil dengan target 6,4 persen, maka artinya Bumi Sai Wawai berhasil dengan menurunkan persentase stunting dengan jumlah total sebesar 15,1 persen, di atas persentase nasional, yakni 14 persen.

Dalam upaya merealisasikan target tersebut, Pemkot Metro menempuh beberapa langkah seperti misalnya dengan melakukan deteksi dini, secara intensif melakukan pendataan, pengawasan, hingga observasi untuk mengetahui tumbuh kembang balita melalui posyandu, sebagai langkah dalam menangani balita yang terindikasi mengalami keterlambatan tumbuh kembang.

Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin berharap kerja sama dan sinergitas dari berbagai kalangan dalam menangani kasus keterlambatan tumbuh kembang balita. | Dok.

Wahdi mengaku tujuan tersebut tidaklah mudah digapai. Oleh sebab itu, dia membutuhkan kerja sama dan sinergitas dari berbagai kalangan, khususnya sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait.

“Jadi, pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan sendiri, makanya semua OPD harus terlibat, bagaimana menggerakkan OPD seperti Dinas Kesehatan, kemudian membawa Bappeda untuk ikut konsentrasi juga,” bebernya.

“Kemudian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3P2KB) juga, kekuatannya adalah membangun isu-isu strategis mengenai stunting,” tandasnya. (ADV)

Populer Minggu Ini