Jejamo.com, Lampung Selatan – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lampung Selatan menggelar rapat teknis persiapan penilaian 8 aksi konvergensi tingkat provinsi, Senin, 8/5/2023.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Lampung Selatan, Eka Riantinawati, yang juga moderator rapat menyebut penilaian tersebut akan dilaksanakan pada Rabu 11 Mei 2023 di Bandar Lampung. Dirinya meminta, pada instansi terkait untuk melengkapi video kegiatan, dikarenakan video 8 aksi konvergensi tersebut akan dinilai.
“Saya meminta OPD terkait, segera melengkapi dokumentasi video kegiatan dalam 8 aksi konvergensi tersebut karena video tersebut akan masuk dalam penilaian,” katanya.
Selain itu, tambah Eka, pada 2023 akan dilakukan penilaian booth atau stan. “Di tahun 2023 ini juga ada penilaian booth, maka itu ini harus dipersiapkan, mau seperti apa konsepnya disiapkan secara maksimal,” ujarnya.
Di kesempatan itu, Ketua TPPS Kabupaten Selatan Winarni dalam arahannya menyampaikan agar mempersiapkan secara maksimal guna meraih hasil terbaik di Provinsi Lampung.
“Bapak ibu tolong, penialaian ini dipersiapkan dengan maksimal untuk kita meraih hasil terbaik. Terutama video kegiatan karena itu menjadi penilaian utama,” ujarnya.
Winarni juga mengatakan, pengukuran balita di posyandu menjadi hal yang penting untuk melengkapi data kasus stunting, maka dari itu posyandu harus memiliki alat antropometri dan SDM yang mumpuni dalam bidang tersebut.
“Penilaian ini juga didasari dari data pengukuran balita di posyandu, maka posyandu harus punya alat ukur antrpometri dan juga SDM yang mendukung,” imbuhnya.
Winarni menambahkan, terkait booth yang akan dipersiapkan, agar tampilan Lampung Selatan bercerita tentang inovasi-inovasi yang dilakukan dalam aksi konvergensi penurunan stunting.
“Coba pak, bu, booth kita nanti bercerita tentang inovasi kegiatan kita dalam 8 aksi yang kita lakukan, jadi orang orang tertarik untuk datang di booth kita,” ungkapnya.
Winarni juga memamparkan aksi-aksi yang dilakuakan setiap OPD dan dirinya meminta setiap aksi ada koordinator selaku penanggung jawab dan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.(*)
