Jejamo.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo menerima Anugerah Bagi Daerah Berprestasi Penerima Dana Insentif Daerah (DID) Tahun 2016. Penganugerahan diberikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin, 14/12/2015. Demikian rilis yang diterima jejamo.com, Rabu, 16/12/2015.
Karo Humas dan Protokol Provinsi Bayana dalam rilis mengatakan, Lampung menempati posisi keempat dari tujuh provinsi yang menerima penghargaan ini. Provinsi lainnya adalah Sulawesi Barat, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Utara dan Jawa Tengah.
“Penganugerahan ini selain diberikan kepada provinsi, juga diberikan kepada 11 kota dan 48 kabupaten,” kata dia.
Gubernur Lampung mengatakan, penganugerahan didasari atas tiga indikator penilaian. Pertama, ketepatan waktu Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan Laporan Keuangan Daerah ke Kementerian Keuangan dan Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ke Kementerian Dalam Negeri.
Kedua, Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di tahun 2015 ini. Indikator terakhir adalah penilaian dari Direktorat Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, di mana dinilai Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal pengelolaan keuangan daerahnya telah terlaksana secara baik.
“Penganugerahan yang diterima ini atas apresiasi pemerintah pusat atas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan penatausahaan keuangan daerah. Provinsi Lampung dinilai cukup baik dalam pengelolaannya,” ujarnya.
Kabag Humas Heriyansyah menambahkan, Presiden Joko Widodo secara simbolik menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 kepada 10 Kementerian/Lembaga penerima anggaran tertinggi.
“Ke-10 Kementerian/Lembaga itu di antaranya Kementerian PUPR, Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, dan Kementerian Luar Negeri”, tambahnya.(*)
