Jejamo.com, Tanggamus – Ratusan pegawai honorer berstatus R2 dan R3 hasil seleksi PPPK di Kabupaten Tanggamus menggelar aksi damai di Lapangan Pemkab Tanggamus pada Rabu (15/1/2025). Mereka menyampaikan enam poin tuntutan kepada pemerintah daerah, meminta kejelasan nasib sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam orasinya, Korlap aksi, Sarjito, menyampaikan bahwa para honorer telah mengabdi bertahun-tahun sebagai pelayan masyarakat tanpa kepastian status.
“Kami selama ini tidak pernah melakukan aksi. Kami hanya bekerja dan mengikuti arahan dengan harapan pemerintah daerah memperhatikan nasib kami. Sekarang, kami meminta kejelasan status untuk diangkat sebagai PPPK penuh waktu,” tegas Sarjito.
Salah satu peserta aksi dari tenaga kesehatan menambahkan, dirinya telah mengabdi selama belasan tahun tetapi hingga kini belum ada kepastian terkait pengangkatan sebagai PPPK.
Enam Poin Tuntutan Honorer R2 dan R3 PPPK:
- Pengesahan RPP Manajemen ASN turunan UU No. 20 Tahun 2023 dan mengakomodasi honorer database BKN (R2, R3) menjadi PPPK penuh waktu, bukan paruh waktu.
- Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) untuk pengangkatan tenaga non-ASN database BKN menjadi PPPK full time.
- Penolakan rekrutmen CPNS 2025 sebelum pengangkatan tenaga non-ASN database BKN (R2, R3) sebagai PPPK full time.
- Revisi UU No. 1 Tahun 2022 terkait batas maksimal 30% belanja pegawai, agar pengangkatan honorer menjadi PNS atau PPPK bisa dilakukan lebih luas.
- Penolakan pengangkatan sebagai PPPK paruh waktu dan meminta pengangkatan honorer menjadi PPPK penuh waktu.
- Pengangkatan honorer database BKN (R2, R3) berdasarkan masa kerja dan kontribusi nyata di berbagai sektor.
Setelah berorasi, perwakilan aksi melakukan audiensi dengan Pemkab Tanggamus dan anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Para peserta berharap aksi damai ini membawa perubahan bagi nasib mereka sebagai tenaga honorer yang telah lama mengabdi, sekaligus memperjuangkan keadilan bagi semua pegawai honorer di Tanggamus. (*) (Zairi)
