Jejamo.com, Bandar Lampung – Tony Eka Chandra terpilih aklamasi sebagai Ketua Pengurus Daerah (PD) VIII Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri (FKPPI) Lampung periode 2015-2020.
Pelantikan pengurus FKPPI Lampung periode 2015-2020 ini dilakukan langsung oleh Ketua Umum FKPPI Pusat Pontjo Sutowo di Hotel Horison, Bandar Lampung, Rabu 24/2/2016.
Tony menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian segenap pejabat TNI yang selalu memberikan perhatian lebih kepada organisasi ini. FKPPI sendiri lahir pada 12 September 1978, saat ulang tahun Pepabri di Gedung Wanita Nyi Ageng Serang Kuningan Jakarta.
“FKPPI wajib menjaga kesatuan dan kesatuan serta wajib menjaga keamanan masyarakat di mana pun berada. Anggota FKPPI harus jadi pelopor dan tidak boleh menjadi provokator. Kalau ada yang seperti itu, FKPPI sontoloyo,” kata Tony dalam sambutannya.
Tony menjelaskan, FKPPI Lampung mempunyai empat organisasi pendukung, di antaranya Wanita FKPPI, Himpunan Pengusaha FKPPI, Gerakan Pelajar dan Mahasiswa FKPPI, dan Generasi Muda FKPPI , serta 11 lembaga.
“Lembaga dakwah hanya ada di FKPPI Lampung, provinsi lain se-Indonesia tidak memiliki lembaga dakwah ini,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua PD VIII FKPPI Lampung Fauzi Japri mengatakan, ditunjuknya Tony Eka Candra sebagai ketua FKPPI Lampung karena dinilai berhasil membangun dan mengaktifkan kepengurusan FKPPI.
Fauzi menjelaskan, kepengurusan PD VIII FKPPI Lampung seharusnya berakhir pada 2017. Namun, berdasarkan hasil musyawarah nasional (munas) bersama pada 9 Maret 2014 di Magelang, kepengurusan daerah se-Indonesia diperpanjang sampai 2020.
“Saat ini FKPPI menjadi satu, dulu dua raga satu jiwa. Sekarang satu raga satu jiwa. Sebab, ormas dan generasi muda FKPPI dilebur, itu hasil munas,” bebernya.
Kata dia, presidium pembentukan PD VIII FKPPI Provinsi Lampung berdasarkan surat keputusan (SK) nomor SKEP-19/PP/FKPPI/X/2015 tertanggal 23 Oktober 2015, dan menunjuk Tony Eka Candra sebagai ketua presidium.
“Kepengurusan lainnya juga sudah terbentuk, namun belum bisa kami ekspose. Kami tidak mau mendahului SK kepengurusan dari pusat,” kata dia. (*)
Laporan Arif Wiryatama, Wartawan Jejamo.com
