Jakarta, Jejamo.com – Pemerintah Indonesia didesak untuk melayangkan nota protes ke pemerintah Arab Saudi oleh dua organisasi massa terbesar Indonessia. Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah menuntut pemerintah meminta penjelasan dalam bentuk nota protes pada Pemerintah Arab Saudi.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj mengatakan, Jokowi seharusnya bisa mencontoh Presiden RI ke-2, Soeharto, dalam menyikapi tragedi terowongan Al-Mu’aisim di Mina pada 1990, yang menewaskan 1.426 anggota jemaah haji, sebanyak 649 di antaranya asal Indonesia.
Kala itu Soeharto tak segan melayangkan nota protes kepada Raja Fahd bin Abdul Aziz. “Dulu, ketika tragedi terowongan Mina, Pak Harto protes keras. Itu didengar oleh kerajaan,” ujar Said. Seperti dilansir Tempo.co, Selasa, 29/9/2015.
Sulit bagi pemerintah Indonesia untuk mengharapkan petugas Saudi bersikap terbuka dan membuka akses dalam pencarian anggota jemaah yang masih hilang. “Pemerintah Arab Saudi kan kerajaan, ya memang akan selalu tertutup,” terangnya.
Sementara itu, desakan dari Muhammadiyah disuarakan oleh Abdul Mukti, salah satu Ketua Pimpinan Pusat. Menurut Mukti, pemerintah Saudi harus bisa menjelaskan alasan terjadinya peristiwa yang merenggut jiwa ratusan anggota jemaah haji itu.
“Mutlak itu. Kalau itu takdir Allah, seharusnya sudah bisa dijelaskan mengapa hal itu bisa terjadi,” kata dia. “Bukan karena takdir Allah justru semuanya ditutup.” lanjutnya.
Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pencarian korban terhalang kebijakan pemerintah Saudi. Petugas haji kesulitan mencari informasi di rumah sakit dan persemayaman jenazah.
Arab Saudi hingga kini belum mengeluarkan data korban insiden Mina. “Akses untuk dapat informasi tidak mudah, baik secara formal maupun informal,” ujar Lukman.
Hingga Senin 28 September, korban tewas asal Indonesia yang berhasil diidentifikasi mencapai 41 orang. Jumlah itu bisa bertambah karena 80 anggota jemaah masih hilang.
Karena itu, pemerintah Indonesia meminta Saudi agar memberikan kemudahan untuk menelusuri seluruh rumah sakit di Mekah dan menyediakan akses informasi untuk memastikan identitas korban.
“Kami terus meminta pemerintah Saudi memberikan akses seluas-luasnya untuk melakukan pengecekan,” kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Meski demikian, pemerintah belum akan melayangkan protes seperti yang ditempuh pemerintah Iran. “Kami belum memikirkan ke arah sana,” ujar Menteri Lukman. Saat ini, kata dia, pemerintah sedang memusatkan perhatian untuk menemukan dan mengidentifikasi korban.(*)
