Jejamo.com – Kunjungan lima jurnalis senior Indonesia untuk bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disesalkan oleh pemerintah.
Meski membebaskan jurnalis untuk berkunjung ke Israel, pemerintah Indonesia mengaku terusik melihat pengumuman di situs resmi kemenlu Israel, yakni mfa.gov.li yang mengaitkan kedatangan para wartawan dengan kemungkinan membuka hubungan diplomatik antara kedua negara.
“Kita sayangkan kalau kegiatan ini dipolitisasi, dibuat terkait dengan hubungan Indonesia dan Israel,” kata Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengecam lawatan 5 jurnalis tersebut. Dia menganggap kunjungan itu seharusnya tidak perlu dilakukan. Sebab Indonesia baru saja menggelar Konferensi Tingkat Tinggi OKI awal Maret lalu, di mana tujuan utama kongres itu mendesak kemerdekaan Palestina dari Israel.
“Tidak bijak lah. Kita (DPR) juga kadang-kadang mendapat undangan dari Israel tapi kita berusaha semaksimal mungkin tidak menghadiri. Karena ini memberi message yang salah,” kata Fadli dilansir dari merdeka.com.
Sedangkan Ketua Dewan Pers Yoseph Stanley Adi Prasetyo tidak mempermasalahkan terkait 5 jurnalis yang memenuhi undangan Israel tersebut.
Sebab menurutnya selama ini kunjungan ke negara lain itu biasa. Apalagi menurutnya jurnalis harus bisa memperluas jaringan dan harus pandai bergaul mulai dari gelandangan sampai presiden.
Namun salah satu pendiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tersebut mengungkapkan, justru yang menjadi persoalan ketika pejabat politik parlemen yang kunjungan ke Israel. Sebab akan berpengaruh secara politik.
“Jangan terlalu dipolitisir lah, yang penting dia bekerja profesional sebagai wartawan dalam rangka berita bukan membangun hubungan politik,” tuturnya.(*)
