Jejamo.com, Lampung Tengah – Bupati Lampung Tengah Mustafa mengadukan anjloknya harga singkong kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita soal anjloknya harga singkong.
Untuk itu, Enggartiasto Lukita berjanji akan duduk bersama dengan Kementerian Pertanian dan sejumlah pabrik tapioka nasional untuk menanggulangi merosotnya harga singkong.
Hal ini diungkapkan Menteri Perdagangan dalam kunjungan kerjanya di Lampung Tengah, Sabtu, 17/9/2016. Enggartiasto mengakui belum ada regulasi atau peraturan yang penetapan harga standar singkong nasional.
“Harus dikaji kenapa pengusaha lebih memilih impor. Jika alasannya lebih murah, maka ini harus kita evaluasi kenapa singkong luar negeri bisa lebih murah dari pada singkong dalam negeri. Penurunan harga singkong akan segera kami bahas dengan Menteri Pertanian dan pihak pengusaha,” ungkap Enggar saat mengunjungi PT. Adi Karya Gemilang.
Menurutnya, penetapan harga penjualan (HPP) singkong penting untuk melindungi petani dari kemungkinan anjloknya harga yang disebabkan beberapa faktor, seperti panen, serbuan produk luar negeri dan lainnya.
“Anjlok ketika panen tiba, hal ini bisa diantisipasi hanya jika ada penetapan harga dari pemerintah, Inilah yang akan kita lakukan. Karena hal ini sudah bisa diprediksi,” paparnya.
Terkait langkah pemerintah melakukan impor sejumlah komoditas seperti singkong, gula dan daging, Enggar menjelaskan, hal ini disebabkan kurangnya ketersediaan di dalam negeri. Untuk itu peningkatan produktivitas menjadi syarat wajib untuk menanggulangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.
Salah satu upaya peningkatan produktivitas akan dilakukan dengan meningkatkan kerjasama industri dengan petani.
“Harga pokok penjualan juga akan kita atur sehingga perusahaan bisa menyerap hasil pertanian. Produksi nasional harus kita jaga dan kita tingkatkan. Jangan sampai karena tidak memadai, akhirnya kita impor,” tandasnya.
Terkait kunjungan kerjanya, Enggar menyatakan ingin melihat perkembangan dari industri dalam negeri yang bisa mengisi pasokan pangan. Pemerintah akan berupaya memfasilitasi dan mengatasi segala persoalan yang ada.
Ini agar bisa mengembangkan iklim usaha yang baik. Pada kesempatan itu, Enggar juga mengapresiasi Pemkab Lampung Tengah, DPRD, dan Forkopimda yang telah solid memberikan support pada industri yang ada.
“Pemerintah tidak boleh mempersulit. Usaha lokal maupun nasional wajib didukung, terlebih perusahaan yang juga punya upaya lebih untuk memberdayakan masyrakat sekitarnya, harus kita fasilitasi,” katanya.
Sementara itu Bupati Lampung Tengah Mustafa menyatakan bahwa dirinya telah menyampaikan semua keluhan warga Lampung Tengah, terutama terkait anjloknya harga singkong. “Kita sudah sampaikan semua kepada menteri soal harga singkong utamanya. Kita berharap ada solusi dari pusat,” kata Mustafa.
Terkait upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan, Mustafa mengaku siap melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap industri pangan di Lampung Tengah. “Kami tegaskan, industri yang bermukim di Lampung Tengah harus bisa memberdayakan masyarakat sekelilingnya. Dengan ini kesejahteraan tidak hanya dirasakan oleh kaum pemodal, tapi rakyat juga bisa sejahtera,” pungkas Mustafa.
Selain mengunjungi PT. Adi Karya Gemilang, Menteri Enggar yang juga didampingi beberapa anggota DPR RI ini juga menyambangi Desa Lempuyang Kampung Ternak binaan PT. Humas Jaya. Dalam kunjungannya, tak hanya meninjau lokasi perkebunan dan peternakan, menteri juga melakukan diskusi langsung bersama warga.
Di samping itu, terkait soal kerjasama Pemkab Lampung Tengah dengan pengusaha asal Swedia terkuak melalui hasil survei di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggibesar, limbah sampah bisa menghasilkan biogas untuk menyuplai kebutuhan listrik selama 40 tahun.
Menurut Wakil Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto, kerja sama ini menggunakan anggaran hibah murni dari Swedia. “Dari dana hibah murni Swedia. Jadi tidak membebani APBD Lamteng. Anggaran tahap pertama Rp 12 miliar untuk 3 tahun. Jika berjalan dengan baik, bisa berlanjut hingga 15 tahun. Penjajakan kerja sama sudah 60 persen,” ujar Loekman.
Bentuk kerja samanya, pengolahan limbah sampah menjadi gas metan (CH4) yang bisa digunakan sebagai bahan bakar genset. “Nanti sampah diolah menjadi gas metan dan dipakai untuk bahan bakar genset,” katanya.
Dari hasil survei di TPA, kata Loekman sumber gas yang bisa didapatkan bisa memenuhi kebutuhan hingga 40 tahun. “Hasil survei bisa dimanfatkan jadi sumber listrik hingga 40 tahun. Jika kerja sama ini terlaksana, nanti juga memanfaatkan pemulung yang ada. Bahkan akan dibuat rumah untuk pemulung. Tentunya kesejahteraan masyarakat kecil bisa terlaksana dengan baik,” tandasnya.(*)
Laporan Raeza Handani, Wartawan Jejamo.com.
