Jejamo.com, Bandar Lampung – Humas PPRL Reynaldo Sitanggang mengatakan, Lampung adalah provinsi dengan tingkat konflik agraria yang sangat tinggi. Hal itu berdampak pada angka kemiskinan di Lampung yang semakin bertambah, khususnya di perdesaan.
“Pembangunan infrastruktur yang menjadi andalan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sama sekali tidak memberikan manfaat dan keuntungan bagi rakyat Indonesia,” ujarnya kepada jejamo.com di Tugu Adipura, Sabtu, 10/12/2016.
Menurutnya, program pemerintah justru semakin memerosotkan ekonomi. Rakyat juga harus kehilangan tanah dan mata pencarian, serta tercabut dari lingkungan sosial.
“Selama ini perjuangan rakyat untuk mempertahankan tanah dan kehidupannya selalu dijawab pemerintah dengan menghadirkan alat pemaksa seperti militer dan polisi. Rakyat dipaksa untuk menyerahkan tanah dan penghidupannya,” ungkapnya.
Selain itu, politik upah murah yang harus diterima kaum buruh melalui PP 78/2015 merupakan konsekuensi dari kebijakan pemerintahan yang menjadikan investasi sebagai panglima dalam pembangunan.
“Akibat langkah Jokowi, asing dapat menguasai properti dengan saham 100% dan bisa diwariskan,” jelasnya.
Dia menambahkan, pendidikan menjadi barang mewah yang sulit diakses rakyat miskin. Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) menunjukkan rezim yang menghilangkan tanggung jawab negara terhadap penyelenggaraan pendidikan.
“Ditambah lagi adanya praktek pungutan liar seperti pungli infak masjid di IAIN Raden Intan Lampung. Itu pungli karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat, bahkan bertentangan dengan keputusan menteri agama,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan mahasiswa, buruh dan petani yang tergabung dalam Aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menggelar aksi demo di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Sabtu, 10/12/2016.(*)
Laporan Andi Apriyadi, Wartawan Jejamo.com
