Jejamo.com, Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan ada sejumlah organisasi dunia kurang penting yang diikuti oleh Indonesia. Karena itu, pemerintah akan mengkaji kembali keanggotaan Indonesia tersebut dalam 75 organisasi internasional.
“Dari 75, yang pasti itu adalah beberapa puluhanlah, sepuluh atau dua puluh, tidak besar. Banyak organisasi-organisasi yang rada-rada mungkin kurang penting atau aneh saja,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, seperti dilansir republika.co.id, Jumat, 23/12/2016.
Ia mencontohkan, Indonesia masuk dalam keanggotaan organisasi hansip internasional, organisasi turis Asia, dan lain-lain. Menurut JK, bahkan terdapat organisasi yang berbeda dengan tujuan yang sama. Sehingga, JK menilai, Indonesia cukup mengikuti salah satu dari organisasi tersebut.
“Ada organisasi ilmiah apa, macam-macamlah yang aneh, yang mungkin ditawarin langsung masuk, ada yang organisasi turis Asia, tapi ada juga organisasi turis se-Asia, beda-beda nama saja. Jadi satu saja jangan dua. Banyaklah yang agak tidak terlalu penting,” jelas dia.
JK mengatakan, agar Indonesia tak masuk dalam keanggotaan organisasi yang kurang memberikan dampak positif bagi negara. Menurut dia, nantinya pemerintah akan membatalkan sekitar 20 persen keanggotaan organisasi yang saat ini tengah diikuti oleh Indonesia.
“Itu tidak berpengaruh di UN. Yang UN dan semua organisasi di bawah UN ini kita tetap, kita masuk di sub anggota lebih dari 250, yang kira-kira kita tidak masuki ya mungkin hanya 20-an nanti, ditarik, tidak banyak. Sepuluh persen,” kata JK.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan evaluasi keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional tersebut karena berkaitan dengan masalah anggaran negara.
“Intinya kalau memang tidak diperlukan, itu kita akan keluar karena berkaitan dengan anggaran dan yang paling besar adalah perjalanan dinas dari delegasi yang berangkat,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rangkaian rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/12).
Menurut Pramono, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menko Polhukam Wiranto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta beberapa kementerian terkait untuk melakukan evaluasi tersebut. Ia juga menjelaskan Indonesia saat ini menjadi anggota di 233 organisasi internasional.
Dari jumlah itu, 112 keanggotaan di organisasi internasional bersifat strategis dan permanen sehingga akan tetap dilanjutkan. Kemudian 46 keanggotaan dari 233 organisasi internasional bersifat teknis yang juga akan diteruskan Indonesia.(*)
