Jejamo.com – Tindakan Panglima TNI yang menangguhkan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana adalah langkah yang tepat. “Ini menanggapi insiden di pusat pendidikan pasukan khusus Australia atas tiga hal,” ujar Hikmahanto Juwana di Jakarta, Rabu (4/1).
Pertama, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua, esai yang ditulis peserta didik terkait masalah Papua. Terakhir, tulisan Pancasila di ruang Kepala Sekolah yang seolah melecehkan ideologi Pancasila.
Ia menegaskan, penangguhan kerja sama merupakan tindakan yang tepat karena Panglima ADF menjanjikan untuk melakukan investigasi atas hal ini. Penangguhan dilakukan selama investigasi berlangsung hingga hasil nantinya diumumkan.
“Kemungkinan hasil investigasi adalah kesalahan dilakukan oleh oknum personel militer ADF dan bukan merupakan sikap resmi dari ADF, bahkan sikap resmi pemerintah Australia,” ujar dia.
Atas tindakan oknum personil tersebut, ADF akan menyatakan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab.
Ia mengatakan, hasil investigasi akan menyelamatkan kerja sama militer TNI dan ADF. ADF dan Pemerintah Australia lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personel milternya.
“Peristiwa ini bagi Indonesia menjadi preseden yang baik agar Australia melalui pejabat-pejabatnya tidak mudah melakukan tindakan pelecehan terhadap tokoh Indonesia ataupun merendahkan isu yang sensitif bagi Indonesia,” kata dia.(*)
Republika
