Jejamo.com, Lampung Utara -Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), Kejaksaan Negeri Lampung Utara, belum difungsikan dengan baik oleh satuan kerja di Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
Pasalnya, sepanjang tahun 2016, hanya ada satu pihak yang meminta pendampingan tim TP4D. Itu pun berasal dari sekolah yan ada di Lampura. Demikian diungkapkan Kepala Kejari Lampura, Yusna Aidia, usai menggelar sosialiasasi Tim TP4D di kantor Kejari, Kamis, 2/2/2016.
Menurut Yusna Aidia, peran TP4D sangat penting. “Mengingat ini merupakan instruksi serta program presiden, untuk bagaimana penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal, pembangunan berjalan dengan baik, serta meminimalisir terjadinya penyimpanan keuangan negara.,” ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, dilakukan sosialisasi TP4D kepada seluruh satker serta badan usaha untuk memberikan pengetahuan dan solusi, jika terdapat kendala bagi Pemkab dalam pelaksanan kegiatan.
Sementara itu, menanggapi minimnya satker dalam memfungsikan TP4D yang ada, Yuzar selaku Asisten I mengaku akan memberikan himbauan kepada seluruh Kepala Satker, untuk bekerjasama dengan TP4D.”Tidak ada penekanan khusus kepada satker, hanya sekedar instruksi saja,”kata Yuzar
Selain itu lanjut Yuzar, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan Kejari, diharapkan Satker dapat membuat nota kesepahaman dng TP4D.”Nantinya jika ada persoalan, atau ada yang perlu dikonsultasikan dapat lebih mudah terpecahkan,” tukasnya.(*)
Laporan Buhairi Aidi dan Lia, Wartawan Jejamo.com
