Selasa, November 12, 2024

Top Hari Ini

Terkini

Dana Desa Kabupaten Pringsewu Naik Hingga Rp800 Juta Tiap Pekon, Modal BUMDES harus Rp300 Juta

Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Pringsewu, Malian Ayub (tengah) | Ridwan/jejamo.com
Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Pringsewu, Malian Ayub (tengah) | Ridwan/jejamo.com

Jejamo.com, Kabupaten Pringsewu – Alokasi dana desa untuk Kabupaten Pringsewu tahun 2017 meningkat Rp700 – 800 juta per pekon. Hal itu dikatakan Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP) Kabupaten Pringsewu, Malian Ayub, kepada Jejamo.com disela rapat koordinasi dengan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Pringsewu, di Kantor DPMP, Senin, 06/03/2017.

Menurut Malian, sesuai arahan Kementrerian Desa PDT dan Transmigrasi dalam Rakornas yang dilaksanakan di Jakarta , Kamis,  02/03/2017, tahun ini dana desa harus fokus untuk pengembangan badan usaha milik desa (BUMDES), pengembangan produk unggulan kawasan pedesaan (Prukades) dan pembangunan embung desa. Sarana olahraga desa juga menjadi bagian dari prioritas penggunaan dana desa di tahun ini.

“BUMDES adalah masa depan program pekon di Pringsewu, penyertaan dana desa untuk BUMDES harus ditingkatkan sampai Rp300 juta oleh masing-masing pekon,” ungkap Malian Ayub.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga mengharapkan pengembangan program “One Village One Product (OVOP)”  harus terealisasi dengan BUMDES ini, tambahnya. Dari data Kantor DPMP Kabupaten Pringsewu, pada tahun 2016 dari 126 Pekon di Kabupaten Pringsewu, baru sekitar 70 pekon yang memiliki BUMDES.

Malian Ayub, mengharapkan, kepala pekon menyusun rencana anggaran dan pendapatan belanja desa (RAPBDes) dengan wajar.  Pengalamannya sebagai kepala inspektur Kabupaten Pringsewu, masih ada kepala pekon yang tidak paham rencana yang disusunnya sendiri dan terkesan alokasi dana di RAPBDes tidak wajar.

“Saya akan mengubah pola evaluasi penyusunan RAPBDes  yang awalnya hanya oleh kabupaten, mulai tahun ini pihak kecamatan diberikan kewenangan untuk mengevaluasi RAPBDes,” tambahnya.

Ia mengharapkan BUMDES bisa mendanai pembangunan sarana sanitasi seperti WC. Menurutnya, sampai tahun ini Kabupaten Pringsewu menargetkan pembangunan WC untuk 12.000 kepala keluarga. “Tahun 2017 Pringsewu harus menjadi kabupaten pertama yang bebas dari BAB sembarangan di Indonesia,” tandasnya.(*)

Laporan Muhammad Ridwan, Kontributor  Jejamo.com

 

 

 

Populer Minggu Ini