Jejamo.com, Lampung Utara – Terkait terbakarnya dua ruang kelas yakni 9A dan 9B di SMPN 2 Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara, pada Jumat, 7/4/2017 lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat mengajukan permohonan bantuan perbaikan atau penambahan ruang kelas baru Kementrian Kebudayan(Kemendikbud).
Hal tersebut diungkapkan Kepala Disdikbud Lampura Suwandi melalui Kasubag Perencanaan Program dan Monitoring Evaluasi Fikri Wardana, saat dijumpai di ruangannya. Selasa, 11/4/2017.
Fikri Wardana mengatakan, saat kejadian sekitar pukul 14.35 WIB Kadisdikbud Lampura Suwandi bersama Asisten II H Fahrizal Ismail dan pihak pejabat Disdik lainnya langsung mengecek kondisi bangunan yang terbakar tersebut.
Terlihat atap ruang kelas hampir habis, jika dilihat secara kasat mata dua ruang kelas tersebut masih berdiri kokoh. Tapi setelah tim perencanaan Disdikbud mengecek tiang pondasi ruang kelas itu sudah pecah.
“Ini tidak bisa kalau tidak bangun ruang kelas baru. Karena kita lihat pondasinya sudah pecah, mungkin itu karena sangking panasnya api. Kita lihat juga kalau mau bangun ruang kelas baru lahannya memadai. Kita sudah kirim berkas melalui email ke Kemendikbud disitu berisi surat permohonan dan foto-foto ruang kelas yang terbakar,” Ujar Fikri Wardana.
Fikri memaparkan SMPN 2 Abung Tinggi sendiri sebenarnya mendapat Bantuan dari Pemerintah(Bantah), namun itu bukan untuk rehab atau membangun ruang kelas baru.Tetapi bantuan itu untuk penunjang sarana lainnya, seperti bantuan Perpustakaan dan sarana ibadah. Untuk itu Disdikbud Lampura membuat usulan lagi yakni, jika Kemendikbud bisa membuat penambahan anggaran. Artinya anggaran yang diberikan melalui Bantah itu bisa ditambah, tetapi jika tidak Disdikbud Lampura akan berusaha semaksimal mungkin.
“Sebenarnya saya bersama pak Kadis mau berangkat hari ini ke Kemendikbud untuk menindaklanjuti usulan kita. Tetapi karena ada halangan itu kita undur hingga pak Kadis sehat kembali,”terangnya.
Jika dilakukan perehaban lanjut Fikri, diperkirakan sama saja seperti bangun ruang kelas baru. Mudah-mudahan usulan yang diajukan ke Kemendikbud mendapat respon positif. Jika nantinya tidak ada bantuan untuk rehab atau membangun ruang kelas baru maka Disdikbud Lampura akan meminta untuk dialihkan sebagian bantuan tersebut.” Kalau dilihat dari nilainya itu tidak cukup, karena rehab itu rata-rata nilainya di bawah Rp 100 Juta, sementara untuk membangun RKB baru itu tidak cukup,”jelasnya.
Untuk sementara ini tambah Fikri, para siswa belajar menggunakan ruang kelas yang ada hingga menunggu kabar dari Kemendikbud. Dalam hal ini Disdikbud Lampura akan berupaya semaksimal mungkin. Karena bantuan pusat ini biasanya diverifikasi secara akurat. “Kalau kita caover dalam dana bantuan lain seperti APBD itu dananya tidak maksimal dan bangunannya tidak selesai. Maka dari itu kita akan kejar bantuan ini dari Pusat. Jika tidak ada jalan lain kita akan ajukan di APBD perubahan,”pungkasnya.(*)
Laporan Buhairi Aidi dan Lia, Wartawan Jejamo.com
