Jejamo.com, Jakarta – Sekelompok orang mendeklarasikan berdirinya negara Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. Bahkan, ada beberapa orang yang mengibarkan bendera Minahasa Raya.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, makar yang terjadi di Minahasa memanfaatkan isu penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menurut dia, kondisi perpecahan tersebut, adalah lanjutan bentuk provokasi atas vonis yang diterima Ahok.
“Ini sebuah kondisi yang menunggangi isu Ahok, karena dilakukan dengan provokasi (jika) Ahok ditahan, ya (maka) Minahasa merdeka,” ujarnya dilansir republika.co.id, Selasa, 16/5/2017.
Menurut HNW, masalah yang dibawa Ahok dijadikan alasan untuk melakukan sparatisme. Makar dengan menunggangi isu vonis Ahok, dia mengatakan, merupakan sebuah kejahatan. “Menunggangi kasus Ahok untuk kepentingan separatisme adalah sebuah kejahatan,” jelasnya.
Seharusnya, kata dia, polisi betul-betul meluruskan tindakan makar demi tegaknya hukum di NKRI. “Ini sudah jelas-jelas akan melakukan tindakan kemerdekaan, tapi justru Kapolri malah mengatakan akan melakukan pendekatan persuasif,” tegas HNW.
Sebelumnya, Â Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengingatkan, setiap warga negara Indonesia tidak boleh menuntut kemerdekaan. Meski begitu, ia akan lebih mengedepankan pendekatan secara bijak. Hal itu lantaran ia menduga, tuntutan referendum Minahasa merdeka hanya sebuah sikap spontan saja.
“Nggak boleh. Deklarasi nggak boleh. Kita akan lakukan tindakan persuasif dulu pada saudara-saudara di sana bahwa kita sudah. Ini kan negara NKRI, harus kita pertahankan. Kita lakukan langkah-langkah persuasif kepada saudara-saudara kita untuk mengimbau, mungkin mereka hanya reaksi spontan saja, emosional,” kata Tito.
Menurut Tito, hendaknya setiap masyarakat bersama-sama menjaga keutuhan negara Indonesia. Karena itu, ia tidak ingin konflik antarmasyarakat terjadi di Indonesia. “Sehingga saya mengimbau masalah primordialisme kesukuan, keagamaan, kekerasan tidak perlu dipermasalahkan lagi. Karena para pemimpin pendiri bangsa kita dari 1928 sampai 1945 sudah menepikan, meminggirkan perbedaan itu jadi bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan bangsa,” kata Tito.
Meski begitu, Tito berjanji untuk menindak mereka yang benar-benar ingin memisahkan diri dari NKRI. “Kami akan lakukan langkah-langkah tegas,” kata Tito.(*)
