Jejamo.com, Bandar Lampung – Rehabilitasi besar-besaran jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier pada 2016 membuat Provinsi Lampung surplus air pertanian. Dampaknya, indeks pertanaman naik dari 1,5 menjadi 1,8. Kenaikan itu membuat Lampung optimistis mampu memenuhi target produksi padi 2017 dari Kementerian Pertanian RI yakni 4,4 juta ton gabah kering giling (GKG).
Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengatakan, kunci sukses pertanian ada pada ketersediaan air. Itu sebabnya, ketika mendapat amanat meningkatkan produksi padi hingga 4,4 juta ton, Gubernur Ridho berjibaku ke pusat agar seluruh jaringan irigasi di Lampung diperbaiki.
“Tingkat kebocoran saluran irigasi di Lampung itu cukup tinggi yakni 30%. Tidak ada cara lain, kecuali harus direhabilitasi. Jika tidak, berapa pun debit air pasti habis di tengah jalan. Ini menyulitkan pencapaian target produksi,” kata Gubernur Ridho di Bandar Lampung, Jumat, 19/5/2017.
Lobi intens yang dilakukan Ridho ke pusat, termasuk ke Menteri Pertanian Amran Sulaiman, membuat Lampung mendapat gelontoran dana fantastis pada 2016 sebanyak Rp163,8 miliar.
Dana itu dipakai untuk memperbaiki 16 dari 19 daerah jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi Lampung. Daerah jaringan itu tersebar di Pringsewu, Tanggamus, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Lampung Barat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memiliki kewenangan mendistribusikan air ke 21.045 hektare lahan pertanian. Dari hasil perbaikan di 2016, ‘PR’ Pemprov Lampung tinggal membenahi empat daerah jaringan irigasi tersisa. Pada 2017, tiga daerah tersebut yakni daerah irigasi (DI) Semangko Tanggamus, DI Kalipasir Lampung Timur, dan DI Way Kandis Lampung Selatan, dan DI Way Napal Pesawaran.
“Targetnya seluruh jaringan irigasi dapat diperbaiki tahun ini. Bahkan Pemprov Lampung mengusulkan penambahan empat daerah irigasi baru di Lampung Timur dan Lampung Barat. Kemudian dua rawa di Lampung Timur dan Lampung Barat, sehingga ada 10 ribu hektar lagi lahan yang indeks pertanamannya bisa ditingkatkan,” kata Ridho.
Selain perbaikan jaringan irigasi, Gubernur Lampung juga membuat teroboson pemakaian air dengan menerbitkan Peraturan Gubernur No.G/119.a/III/HK/2015 tentang Penetapan Pola Tanam dan Penggunaan Air Iringasi. Lewat Peraturan Gubernur itu, diterapkan efisiensi penggunaan air irigasi per hektare yang semula 1,9 liter per detik per hektare menjadi 1,5 liter per detik per hektare.
“Pengaturan debit air ini membuat makin banyak lahan yang bisa ditanami, sehingga indeks pertanaman meningkat. Ini yang membuat produksi padi ikut meningkat,” kata Ridho yang juga alumnus Fakultas Perikanan, Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat itu.
Perbaikan saluran irigasi dan penetapan pola tanam, membuat Lampung mampu menambah luas tanam gadu 10 ribu hektare sejak musim tanam 2015 hingga kini. Penambahan itu di lahan persawahan di Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Metro dalam jaringan irigasi Sekampung Sistem seluas 31.500 hektare.
Pemenuhan kebutuhan air pertanian tak hanya mengandalkan irigasi. Pemprov Lampung juga ‘memanen’ air dari puluhan embung. Sejak 2015, Pemprov memperbaiki tujuh embung dari dana APBD murni. Jumlah embung dan bangunan penampung air yang dibangun pada 2016, bertambah menjadi 28 yang tersebar di Pringsewu, Tulangbawang Barat, Way Kanan, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesisir Barat.
Melalui dana APBD Perubahan 2016, Pemprov Lampung menggelontorkan dana untuk pembenahan 12 embung di Lampung Timur. “Saya berharap masyarakat ikut memelihara seluruh jaringan irigasi, terutama Perkumpulan Petani Pemakai Air yang sudah dilantik. Berdayakan air yang tersedia untuk meningkatkan produksi, karena Lampung sekarang masuk lima besar lumbung pangan nasional,” kata Gubernur Ridho dalam rilisnya.(*)
