Jejamo.com, Lampung Utara – Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Masyarakat Lampung Utara (Formalu) menggelar aksi meminta pihak Kejaksaan Negeri setempat untuk melakukan pengusutan sampai tuntas dugaan tindakan korupsi yang telah dilakukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lampura bersama jajarannya.
Aksi damai itu digelar dari halaman Stadion Sukung Kotabumi, dan dilanjutkan ke Kantor Dinas PU, Kantor Pemda dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Selasa, 23/05/2017.
Menurut Koordinator aksi Syahbudin Hasan, aksi tersebut karena rasa keprihatinan yang sangat luar biasa besar ketika melihat Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara di bawah kepemimpinan Agung Ilmu Mangkunegara,.
Menurutnya di bawah Agung dugaan tindak korupsi sudah merajalela, tapi pihak penegak hukum terkesan tidak mempunyai tindakan. Atas tindakan dugaan korupsi itu sehingga perekonomian rakyat di Kabupaten setempat semakin merosot, dan hal itu bisa terlihat dari harga hasil pertanian yang semakin rendah nilainya, perubahan nyata hanya sebatas janji dan bualan belaka.
“Untuk menyikapi hal ini maka kami mewakili masyarakat di Kabupaten Lampung menyatakan sikap, dan menggelar aksi damai di kantor Dinas PU, Pemda dan Kejaksaan Negeri Lampung Utara,” ujar Syhabudin Hasan.
Dijelaskannya, dalam aksi tersebut Formalu menyampaikan 5 poin tuntutan kepada pihak-pihak terkait. Diantaranya yaitu meminta Pemerintah Daerah (Pemda) membatalkan seluruh paket proyek yang telah dilelang di Dinas PU Kabupaten Lampung Utara, karena kuat dugaan pada seluruh paket telah diperjual belikan oleh oknum Kadis PU beserta keluarga Bupati Lampung Utara.
Lalu poin kedua, Formalu menuntut kejelasan dari Bupati Lampung Utara atas penggunaan dana insentif daerah senilai Rp 7,5 miliar termasuk penggunaan dana insentif daerah tahun 2016, berikut tentang penggunaan dana alokasi umum senilai Rp960 miliar taun 2017.(*)
Laporan Buhairi Aidi dan Lia, Wartawan Jejamo.com
