Jejamo.com, Lampung Tengah – Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) terus dilakukan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Salah satunya dengan mengalihkan pembayaran pajak PPH 21 dan 25 dari pusat ke kabupaten.
Hal ini diungkapkan Bupati Mustafa dalam rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun 2016 di kantor DPRD Lampung Tengah, Jumat, 26/5/2017.
Bupati Mustafa menuturkan, selama ini setoran pajak PPH 21 dan 25 sejumlah perusahaan di Lampung Tengah masih lari ke Jakarta. Untuk itu pihaknya akan membuat terobosan untuk mengalihkan pembayaran pajak tersebut ke kabupaten.
“Terkait dengan PAD memang kita dalam mencari langkah dan terobosan. Selama ini perusahaan membayar PPH 21 dan 25 di bayar di Jakarta. Saya sudah koordinasi dan meminta bantuan untuk gedor itu, supaya mereka bayar ke Lampung Tengah. Begitu ini dikeluarkan kebijakan perusahaan bayar di daerah, maka kenaikan bisa mencapai 70 persen, ” katanya.
Kepada perusahaan, Mustafa juga mengingatkan agar tidak hanya fokus mencari penghasilan di tanah Lamteng, tetapi juga mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat. Sehingga keberadaan-keberadaan perusahaan berimbas pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Mustafa, pajak merupakan sektor paling potensial untuk meningkatkan pendapatan daerah. Ia mencontohkan APBN sebesar 1827 triliun, 1500 triliun berasal dari sektor pajak. Sisanya sekitar 200 triliun dari pendapatan-pendapatan lainnya.
Hal ini menjadi bukti bahwa pajak merupakan keran pendapatan paling besar daerah.
“Ada ratusan perusahaan di Lamteng, mulai dari skala nasional hingga internasional. Tapi sejauh mana kontribusi perusahaan untuk daerah? Saya sudah ajukan surat ke pusat dan saya harap dewan bisa bantu mendorong percepatan realisasi pengelolaan pajak ke kabupaten,” tegasnya.
Selain pendapatan, Mustafa juga menyampaikan perihal pendidikan dimana Lampung Tengah menjadi yang terbaik dalam hal menyejahterakan tenaga pendidik. “Anggaran yang dikucurkan untuk pendidikan milyaran rupiah. Dalam konteks mensejahterakan tenaga pendidik Lamteng terbaik dibanding kabupaten kota lain,” imbuhnya
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ tahun 2016, Bunyana, memaparkan bahwa pihaknya bersama jajaran, telah melakukan pengkajian dan pembahasan LKPJ 2016. Terdapat beberapa catatan dan kritisi yang disampaikan oleh pansus kepada pemerintah daerah supaya dapat menyelengarakan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat.
“Setelah kami melakukan pembahasan, dalam LkPJ ini, ada beberapa catatan salah diantaranya yakni terkait lumbung pangan yang belum terlaksana dan di harapkan bupati dan jajaran agar dapat lebih bekerja keras lagi, Lalu sektor pendapatan asli daerah belum maksimal dan sektor pendidikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam visi RPJMD, Lamteng sebagai lumbung pangan yang maju dan sejahtera, dan itu sudah terwujud. DPRD juga memberikan Apresiasi kepada Bupati, dengan adanya ronda keamanan bekerja sama bersama pihak terkait sehingga bisa menekan angka kriminalitas di Lampung Tengah.
“Kami mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh bupati dengan melakukan ronda, dan menjadikan Lampung Tengah lebih aman,” imbuhnya.(*)
Laporan Raeza Handani, Wartawan Jejamo.com
