Jejamo.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung. penghargaan ini berhasil diraih untuk ketiga kalinya secara berturut-turut.
“Ini merupakan prestasi yang sangat membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hasil audit laporan keuangan Pemprov Lampung oleh BPK dengan hasil opini WTP adalah bentuk dari tanggung jawab dan kerja keras seluruh SKPD selaku entitas akuntasi, dan DPRD Lampung selaku legislatif,” ujar Gubernur Lampung M Ridho Ficardo.
Pernyataan tersebut disampaikan Ridho dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Lampung atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, Senin, 5/6/2017.
Ridho juga menyampaikan rasa terima kasih atas kerjasama semua pihak, terutama kepada BPK RI Perwakilan Lampung, dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga laporan dapat diaudit tepat waktu dan berjalan lancar.
Terkait rekomendasi BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2016, Ridho menyatakan akan segera menindaklanjutinya bersama-sama. “Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab dalam rangka meningkatkan efektifitas, produktifitas, dan akuntablitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota Komisi V BPK RI, Isma Yatun, mengapresiasi upaya yang dilaksanakan Gubernur Lampung beserta jajaran yang berhasil memperoleh opini WTP tiga tahun berturut-turut.
Isma Yatun juga menyatakan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan cerminan akuntabilitas untuk menghasilkan kinerja lebih baik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat.(*)
