Jejamo.com, Bandar Lampung – Anggota Komite IV DPD RI Dr Andi Surya, menyikapi hasil rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Rabu 21 Juni 2017. Ia meminta agar Menkeu dapat memberlakukan dana alokasi umum (DAU) pada APBN 2018 bersifat final.
“Kalau tidak final, akan menyulitkan Pemda Provinsi dan Kabupaten dalam mengalokasikan belanja langsung atau belanja modal,” sebut Andi Surya dalam rilis kepada jejamo.com, Kamis, 22/6/2017.
Menurut Andi, kalau dilihat postur APBN, DAU sebenarnya sudah melebihi porsinya, tetapi pertama kalinya dalam APBN, pada tahun 2017, tidak bersifat final sehingga Pemerintah Daerah ragu membelanjakan alokasi minimal 25 persen DAU itu. “Jangan sampai sudah ditenderkan kemudian DAU diturunkan jumlahnya,” ujarnya.
Dampak lain dari DAU tidak final adalah pada perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) yang 10 persen dari DAU Kabupaten, maka juga tidak berkepastian.
Dampak dari kebijakan pemerintah tidak memberlakukan DAU definitif, adalah akan lambatnya realisasi belanja modal pada APBD yang dananya dari DAU. Karena harus menunggu perubahan APBN, untuk memastikan tidak ada perubahan.
“Kalau naik penerimaan negara, maka menguntungkan daerah, tetapi jika turun penerimaan negara maka DAU juga turun. Saat ini sekitar 75 persen penerimaan daerah, dari DAU dan Dana Bagi hasil pusat,” tambah Andi.(*)
