Jejamo.com, Lampung Selatan – Pemerintah Provinsi Lampung secara bertahap menuntaskan kawasan terbilang kumuh yang berada di tiga kabupaten, yaitu Lampung Selatan, Mesuji, dan Lampung Timur di tahun 2017.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung, Edarwan, mengatakan penuntasan kawasan permukiman kumuh di tengah perkotaan merupakan upaya pemerintah provinsi untuk menekan angka kawasan tidak layak huni.
“Salah satunya dengan menambah pembangunan ruang terbuka hijau (RTH),” kata Edarwan usai peresmian peningkatan pemukiman kumuh di Kampung Lima, Kelurahan Way Urang, Lampung Selatan, Senin, 21/8/2017.
Menurut dia, program penuntasan kawasan kumuh di kota membuat pemerintah provinsi mengusulkan ke pemerintah pusat agar persoalan itu dapat diselesaikan atau minimal terlihat wajah kotanya.
Peresmian digelar usai beberapa kegiatan dilakukan seperti pembangunan jembatan, pelebaran badan sungai, pengadaan tong sampah, dan pembangunan RTH yang mengubah lingkungan tersebut sehingga meningkat dan terbebas dari level kumuh.
Lebih lanjut Edarwan menambahkan, terdapat 1.800 hektare lebih kawasan permukiman kumuh di Lampung yang menjadi target pemerintah untuk dituntaskan hingga 2018. Sementara, di tahun 2017 ini telah tercapai pembebasan kawasan kumuh di tiga kabupaten hingga ratusan hektare, yaitu di Lampung Timur, Mesuji, dan Lampung Selatan.
“Ada 1.800 hektare yang tergolong kumuh, tentunya tidak mungkin sekaligus diselesaikan. Harus bertahap menyelesaikan kawasan kumuh di ibu kota kabupaten/kota dan tiap tahunnya kami mengusulkan ke pusat agar mendapatkan alokasi anggaran untuk program ini,” tuturnya.
Edarwan menyampaikan pesan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo kepada masyarakat agar fasilitas yang telah dibangun tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik .
“Fasilitas ini meningkatkan kampung yang dinilai sebagai daerah kumuh menjadi lebih indah dan tidak kumuh lagi. RTH ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menikmati sore hari atau tempat bermain anak. Ini sudah baik untuk kawasan perkampungan,” ujar mantan Pj Bupati Lampung Tengah tersebut.
Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Mulyadi Saleh, mengatakan sebelum dilakukan pembangunan kondisi jembatan sangat mengkhawatirkan. Sehingga pembangunan jembatan itu akan berperan aktif dalam konektivitas antardua wilayah.
“Jembatan ini awalnya jembatan bambu. Dengan konektivitas yang tinggi, jadi mengkhawatirkan untuk dilalui. Semoga masyarakat dapat memanfaatkannya dengan baik dan menjaganya, seperti tidak mencoretnya. Ini harus dilakukan sehingga keindahannya dapat terjaga,” tuturnya.
Kepala Lingkungan Kampung Lima, Ashari Sahar, mengungkapkan kondisi perkampungannya sebelum pembangunan tersebar banyak sampah dengan jembatan kecil terbuat dari bambu. Kondisi yang sangat tidak nyaman bagi warga sehingga memang diperlukan perubahan.
“Keadaannya dulu memang kumuh, seperti jembatan saja dari bambu yang bertahan beberapa hari. Kalau hujan, banjir lalu ambruk. Sampai oernah ada mobil dan dua motor yang hanyut. Saya harap dengan pembangunan peristiwa yang lalu tidak terjadi lagi dan konetivitas lebih lancar,” pungkasnya.(*)
