Berita Lampung Tengah, jejamo.com – Usai menyambangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU), anggota DPRD Lampung Tengah optimis harga ganti rugi lahan yang dianggap tidak wajar dapat berubah.
Anggota DPRD Lamteng Sumarsono mengatakan Kementerian PU akan mengambil langkah-langkah strategis soal nilai ganti rugi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Lampung Tengah. Namun, mereka meminta data pendukung soal kronologis dan data-data tanah di Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggibesar.
Menurut Sumarsono Kementerian PU juga mengapresiasi langkah-langkah yang diambil DPRD Lamteng dalam menyelesaikan persoalan ganti rugi ini Rp35.000 per meter ini.
’’Saat berada disana kami diterima oleh Staf Ahli Kementerian PU Alvi dan Suhendra Ratu Prawiranegara. Setelah dijelaskan duduk persoalannya, pihak Kementerian PU sependapat dengan apa yang kami sampaikan. Mereka minta data kronologis dan bukti pendukung harga tanah di Kelurahan Bandarjaya Timur,’’ ujar Marsono.
Karena itu, kata politisi PDIP ini, Kementerian PU akan mengkaji nilai ganti rugi JTTS selama semua warga mendukung program nasional ini. ’’Kita optimis akan ada perubahan nilai ganti rugi. Kami tidak jadi ke Kementerian BPN dan Sekretariat Negara karena waktu yang tak memungkinkan,’’ tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, bahwa masyarakat Lampung Tengah mengeluhkan permasalahan nilai ganti rugi JTTS yang dianggap tidak wajar. Tak tinggal diam, anggota dewan Lamteng menyambangi pemerintah pusat untuk mencoba menyelesaikan masalah ini.
Wakil Ketua I DPRD Lamteng J. Natalis Sinaga menyatakan bahwa dirinya menduga ganti rugi tidak wajar ini ada indikasi ingin melemahkan program Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). “Tidak mungkin Jokowi membuat program seperti ini untuk menghancurkan masyarakat,” katanya.
Karena itu, kata Natalis, dewan mencoba mengupayakan penyelesaian masalah ini. “Kami menduga ada sinyal seperti itu. Kenapa harga tanah di Kampung Indraputra Subing lebih tinggi dari Kelurahan Bandarjaya Timur? Padahal Bandarjaya Timur adalah pusat perkotaan. Ini harus dikaji ulang,” tegasnya.
Natalis berjanji akan memperjuangkan permasalahan ini demi kepentingan masyarakat. “Jangan sampai program nasional Jokowi yang sangat baik ini berantakan. Ini yang akan kami luruskan. Kita berpikirnya secara logika sajalah, masak iya harga yang di pelosok lebih mahal dibandingkan di kota,” ungkapnya. (*)
Laporan Raeza Handani, wartawan Jejamo.com, Portal Berita Lampung Terbaru Terpercaya
