Senin, November 11, 2024

Top Hari Ini

Terkini

Jelang Pilkada 2018, Ketua Dewan Pers Minta Masyarakat Cek Kompetensi Media Massa di Lampung

Suasana workshop dengan tema "Menjaga Independensi Media dalam Pilkada 2018" di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa, 3/10/2017. | Andi/Jejamo.com
Suasana workshop dengan tema “Menjaga Independensi Media dalam Pilkada 2018” di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa, 3/10/2017. | Andi/Jejamo.com

Jejamo.com, Bandar Lampung – Independensi media dipertaruhkan jelang Pilkada serentak 2018. Beberapa media massa dalam pemberitan calon kepala daerah tampak berpihak, tidak netral, dan cenderung menjatuhkan lawan.

Demikian salah satu materi yang disampaikan dalam workshop dengan tema “Menjaga Independensi Media dalam Pilkada 2018” di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Selasa, 3/10/2017. Pelatihan tersebut dihadiri beberapa narasumber seperti Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi, dan Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah.

Yosep Adi Prasetyo mengatakan bahwa Pilkada serntak 2018 menjadi maping sekaligus penyusunan kekuatan jelang Pemilu 2019. Maka hajat politik tahun depan menjadi perhatian Dewan Pers, termasuk Lampung yang menjadi salah satu daerah yang akan memilih kepala daerah secara serentak.

“Beberapa daerah lain yang juga menjadi perhatian kami antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pernah terjadi persoalan di Provinsi Bengkulu pada Pilkada 2015, saat itu Ridwan Mukti mengadukan fitnah yang dilontarkan media dan meminta konsultasi. Dewan Pers merekomendasikan indikasi pencermaran nama baik, kami serahkan kepada penyidik polri untuk menanganinya,” ujar Yosep.

Provinsi Lampung, kata Yosep, merupakan provinsi potensial serta provinsi pertama yang didatangi Dewan Pers untuk mendeklarasikan media yang menjaga suasana teduh jelang Pilkada serentak 2018. “Kami berharap media dapat menjaga suasana teduh untuk Pilkada, agar masyarakat memperoleh calon terbaik untuk dipilih,” ungkapnya.

Dia juga meminta pemilih untuk tak asal pilih. “Kalau memilih calon kepala daerah pengusaha hitam atau politisi busuk jangan berharap ada pembangunan yang pro rakyat. Jadi, saya harap jangan salah pilih,” kata dia.

Untuk itu Yosep mengingatkan perlunya peran pers sebagai kontrol pilkada. Pemilihan Presiden 2014 lalu bisa dijadikan pembelajaran di mana saat itu masyarakat disuguhi dua kubu televisi nasional yakni TV biru dan TV merah.

“Dulu itu TV biru menyebutkan kemenangan Jokowi-JK sementara TV merah menyebutkan kemenangan Prabowo-Hatta. Lalu masyarakat harus pilih yang mana? Jadi sekarang masyarakat harus memiliki tiga TV, yaitu TV biru, TV merah, dan satu lagi TVRI yang berada di tengah-tengah,” paparnya.

Dia juga berpesan kepada masyarakat, khususnya di Lampung, untuk selalu mengecek kompetensi media massa yang dijadikan referensi karena sekarang banyak media yang pemberitaannya sepihak.

 

“Untuk masyarakat Lampung, cek media yang benar dan dikelola oleh orang berkompeten, berbadan hukum, serta wartawannya berkompeten. Kami juga memberikan waktu hingga akhir 2018 agar wartawan ikut uji kompetensi,” pungkasnya.(*)

Laporan Andi Apriyadi, Wartawan Jejamo.com

Populer Minggu Ini