Jejamo.com, Bandar Lampung – DPRD Bandar Lampung, Kamis, 19/10/2017, menggelar paripurna. Agenda sidang paripurna ketiga belas masa persidangan kesatu tahun sidang 2017-2018 ini adalah mendengarkan pemandangan umum fraksi fraksi terhadap nota keuangan dan rancangan APBD Bandar Lampung tahun anggaran 2018.
Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi yang bertindak sebagai pimpinan sidang paripurna, menyampaikan rasa kecewanya atas ketidakhadiran beberapa kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam sidang paripurna, apalagi agenda sidang paripurna ini sangat berkaitan dengan anggaran dari program dan kegiatan di masing masing OPD.
“Kami kecewa atas ketidakhadiran beberapa kepala OPD, bahkan berdasarkan pengamatan kami ada kepala OPD yang tidak pernah menghadiri sidang paripurna, ini untuk menjadi perhatian Sekda,” kata Wiyadi.
Sidang paripurna yang dihadiri sebanyak 33 orang anggota DPRD itu, dihadiri juga Wakil Wali Kota Yusuf Kohar, unsur Forkopimda, Sekda, serta jajaran Pemerintah Kota.
Dalam sidang paripurna tersebut, sebanyak delapan fraksi secara bergiliran menyampaikan pemandangan umum fraksinya.
Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) yang mendapat giliran pertama, melalui juru bicaranya Abdul Malik, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota atas diraihnya penghargaan Indonesia Attractiveness Award 2017 dari Tempo Media Group.
Apresiasi juga diberikan atas keberanian Wali Kota Herman HN menaikkan target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp847,29 miliar lebih mengalami peningkatan sebesar Rp68,16 miliar lebih.
Fraksi PDI Perjuangan yang mendapat giliran kedua, melalui juru bicaranya Nu’man Abdi menekankan kepada niatan dan pandangan yang sama dalam penyusunan APBDÂ dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalitas guna mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan warga kota.
Fraksi PDIP mengharapkan pengelola belanja daerah diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan iklim investasi dan penanggulangan kemiskinan dan penganguran.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Barlian Mansyur, mengatakan fraksinya akan memberikan dukungan penuh dalam pembahasan APBD tahun 2018 ini dan optimistis terhadap target yang telah tetapkan serta memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada Wali Kota demi terwujudnya kesinambungan pembangunan.
Sementara Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Ahmad Riza, mengharapkan alokasi belanja yang telah dianggarkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dan disarakan masyarakat sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan publik.
Fraksi Persatuan Pembangunan Indonesia (PPI) melalui juru bicaranya Hi. Musabakah menekankan agar penggunaan anggaran harus senantiasa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat untuk kepentingan publik maupun aparatur agar tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Fraksi Nasdem Hanura, melalui juru bicaranya M. Yusuf Ardiansyah Putra, lebih menyoroti sektor pendapatan daerah. Harapan Fraksi Nasdem Hanura agar dalam menentukan pendapatan daerah harus benar benar SMART (sistematis, measurable, achivable, realistik, time) sehingga pencapaian target PAD bisa lebih baik.
Selain itu, penerapan prinsip reward dan punishment juga perlu diterapkan. satker yang bisa mencapai target perlu diberikan reward dan sebaliknya bisa diberikan punishment.
Fraksi Demokrat, melalui juru bicaranya Pebrani Piska, menyatakan dalam upaya pengelolaan dan peningkatan pendapatan perlu dilakukan peningkatan profesionalisme dan kompetensi aparatur pengelolanya.
“Ini penting untuk dilakukan karena pendapatan daerah merupakan unsur terpenting dalam struktur APBD yang menjadi sumber pembiayan dalam menjalankan kegiatan kegiatan yang telah diprogramkan,” ujarnya.
Fraksi Keadilan Sejahtera yang mendapat giliran terakhir, melalui juru bicaranya Muchlas Ermanto Bastari. Ia mengungkapkan APBD merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang diwujudkan yang muaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karenanya, Fraksi Keadilan Sejahtera mengharapkan penyusunan dan pembahasannya harus berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan tepat sasaran.
“Kami menyadari kemampuan fiskal pemerintah yang terbatas di mana tidak semua aspirasi masyarakat dapat diakomodasi. Maka, pemilihan skala prioritas yang tepat, mendesak dan dibutuhkan masyarakat harus dilakukan oleh Pemerintah Kota,” pungkas Muchlas Ermanto Bastari.
Setelah seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umum, sidang paripurna dinyatakan selesai. Sidang paripurna dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi atas nota keuangan rancangan APBD Bandarlampung tahun anggaran 2018 dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan pada Senin dengan agenda sidang paripurna mendengarkan jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi fraksi.(*)
Laporan Sugiono, Wartawan Jejamo.com
