Jejamo.com – Di tengah kecaman umat Muslim dunia terhadap pengakuan sepihak Presiden AS Donald Trump bahwa Yerusalem merupakan Ibu Kota Israel, muncul hal memalukan di Indonesia. Sebuah buku pelajaran kelas 6 sekolah dasar (SD) menyebut Yerusalem sebagai Ibu Kota negara Zionis tersebut. Sementara Ibu Kota Palestina tidak tercantum dalam buku yang tengah menjadi kontroversi itu.
Tautan buku sekolah elektronik (BSE) itu beredar luas lewat aplikasi pesan singkat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan sudah menarik tautan tersebut dari situs Kemendikbud. Dia mengatakan ada ketidakcermatan hingga e-book tersebut diunggah.
“Buku tersebut sejak pagi ini sudah dihapus dalam daftar BSE Kemendikbud,” kata Muhadjir seperti dikutip dari Detik.com.
“Itu sebuah kekhilafan yang memalukan. Menurut Kapuskurbuk (kepala pusat kurikulum dan perbukuan) buku tersebut masuk BSE tahun 2008. Ada ketidakcermatan Tim Penilai Buku dalam menetapkan buku tersebut sebelum diunggah ke laman BSE Kemendikbud,” sambungnya.
Muhadjir mengaku sudah meminta kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad untuk menelusuri hal tersebut.
“Saya sudah meminta Dirjen Dikdasmen untuk menelusuri siapa yang harus bertanggung jawab atas kehilafan tersebut,” tutur mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini.
Selain BSE, belakangan juga diketahui buku tersebut beredar dalam bentuk cetak. Di dalamnya tertulis Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel (nomor 7). Sementara untuk Palestina (nomor 12) tak ada nama ibu kota yang tertulis.
Penerbit Yudhistira Ghalia Indonesia menyampaikan permohonan maaf atas penulisan Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel pada buku pelajaran IPS kelas 6 SD yang tengah diperdebatkan. Penerbit Yudhistira menyebut, pencantuman Yerusalem sebagai Ibu kota Israel itu berdasarkan pada sumber internet World Population Data Sheet 2010.
“Kami menyampaikan mohon maaf sehubungan dengan informasi yang berkembang saat ini atas kesalahan penyebutan Yerusalem sebagai ibu kota Israel,” ungkap kepala penerbitan Yudhistira Dedi Hidayat melalui pesan tertulisnya kepada Republika.co.id, Rabu, 13/12/2017.
Indonesia sendiri secara resmi masih mendukung Palestina menjadi negara merdeka sesuai yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusi negara.
Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam unggahan di akun Twitter resmi miliknya. Berikut ini tulisan yang disampaikan Presiden.
“Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Pengakuan itu melanggar resolusi DK dan Majelis Umum PBB. Saya dan rakyat Indonesia tetap konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya –Jkw”.(*)
