Jejamo.com, Lampung Utara – Anggota MPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Junaidi Auly mengatakan Indonesia saat ini tengah mengalami ketimpangan ekonomi yang sangat serius dan berpotensi besar menyebabkan disintegrasi bangsa.
Pemerintah, kata dia, harus mengambil langkah konkret dengan mengeluarkan kebijakan yang benar-benar prorakyat kecil. Menurutnya, jika ketimpangan ini terus dibiarkan, berdampak buruk terhadap integrasi bangsa.
Sebab, ketimpangan tak mencerminkan nilai Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian dikatakan Junaidi Auly dalam sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara di Abung Kunang, Lampung Utara, Senin, 5/3/2018.
Data LPS menyebutkan, pada November 2017, sekitar 64 persen dari total Rp5.279 triliun simpanan yang ada di perbankan nasional, dikuasai oleh 0,2 persen orang terkaya negeri ini.
Data lain menunjukkan, pertumbuhan 40 orang terkaya di Indonesia empat kali lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi nasional selama 2006-2016. Begitu juga dengan petani kita yang sebagian besar hanya memiliki lahan kurang dari 2 hektare.
“Ketimpangan yang sangat serius ini membuat Indonesia menempati peringkat keempat sebagai negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia. Jika tidak ditangani dengan serius, bisa menghambat pertumbuhan ekonomi kita yang belum juga mencapai target,” ujar politisi asal Lampung itu.
Selain itu, Junaidi juga menekankan, pemerintah harus lebih memprioritaskan keberpihakannya pada sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang sudah terbukti membangun ekonomi kerakyatan sehingga ekonomi masyarakat bisa tumbuh dan angka kemiskinan bisa berkurang.
Selanjutnya, alumnus IPB ini mengatakan, MPR menjadi lembaga negara yang fokus pada empat pilar kebangsaan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Seluruh elemen masyarakat harus memahami dan dengan baik empat pilar kebangsaan ini agar persatuan dalam kebhinnekaan kita semakin kuat.
Junaidi menegaskan, empat pilar kebangsaan harus terus disosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar di masa mendatang generasi penerus tidak mengenal Pancasila sekadar gambar, melainkan bisa menyerap dan mengaplikasikan nilai nilai yang terkandung di dalamnya.(*)
Rilis
