Jejamo.com, Lampung Tengah– Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari korupsi, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto, ingatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab setempat agar bekerja sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku. Hal tersebut disampaikanya dalam agenda Musrenbang 2018 tingkat Kabupaten.
“SKPD harus bekerja sesuai aturan dalam menjalankan tugas nya masing-masing. Pengajuan anggaran harus disesuaikan dengan program prioritas,” ujar Plt Bupati Lamteng, Kamis 15/03/2018.
Loekman menegaskan, jangan sampai rancangan anggaran yang ada jadi mubazir dan tidak tepat sasaran. Semua anggaran harus terserap dengan baik dan sesuai dengan alokasinya. “Peningkatan kwalitas pembangunan menjadi prioritas utama yang didorong dalam penyusunan program pembangunan tahun 2019. Kita ingin program-program yang baik berjalan dengan semestinya,” tegasnya
Selain itu, untuk program di tahun anggaran 2019 juga harus tepat sasaran dalam melakukan pembangunan dan penggunaan anggaran. Dalam program ini jangan sampai memetingkan golongan atau kedekatan dengan pimpinan, namun sekala prioritas yang di inginkan masyarakat luas tidak terlaksana.
“Kami minta pada para wakil rakyat agar bermitra secara positif bersama-sama mengakomodir ke pentingan rakyat. Saya tidak menginginkan ini terpetak-petak. Kita tidak inginkan perencanaan bersifat dadakan semua, harus dengan perencanaan yang matang, biar hasil pembangunan nya maksimal dan berkwalitas. ” ungkapnya.
Sementara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Tengah, Abdulhak mengatakan, perencanaan Musrenbang tahun 2019 masih diutamakan pada pembangunan infraktruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga program lainya.
Abdulhak menjelaskan, sasaran yang akan dicapai Pemkab Lampung Tengah adalah program prioritas pembangunan seperti pengurangan kesejangan antar wilayah melalui penguatan infrastruktur, pembangunan manusia melalui peningkatan pelayanan dasar, pemantapan ketahanan pangan melalui pertanian, industri, koperasi umkm dan perdagangan. Kemudian pemantapan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat, peningkatan tatakelola pemerintahan dan peningkatan sumber daya manusia.
“Tahun lalu banyak program dari Camat yang tak terealisasi padahal itu ajuan dari bawah. Kali ini kita lebih utama mendengarkan dibawah dan akan kita tampung di pemerintah daerah. Selanjutnya kita akan kaji bersama sehingga mana yang prioritas dan tidak bisa kita ketahui bisa terlaksana. Karena sehebat apapun program dan perencanaan yang ada tanpa di iringi sumber daya manusia yang baik tentunya akan sia-sia.” ungkapnya. (*)
Laporan Raeza Handani, Wartawan Jejamo.com
