Jejamo.com, Lampung Tengah – Persoalan pungutan di SMKN I Terbanggibesar Lampung Tengah terus berlanjut. Ratusan siswa dan orangtua murid mengumpulkan bukti-bukti untuk melapor. Sementara pihak sekolah telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani permasalahan ini.
Sejak awal minggu ini hingga sekarang tercatat sudah ada 150 siswa dan wali murid yang datang ke Balai Kampung Poncowati untuk menyampaikan keluhan dan menyerahkan bukti kepada Kepala Kampung Poncowati Gunawan Pakpahan yang juga pembina Komite SMKN I Terbanggibesar.
“Mereka semua bersatu untuk memprotes kebijakan pengelola sekolah. Saya sebagai salah satu pembina komite hanya mendampingi,” kata Gunawan Pakpahan, Rabu, 25/04/2018.
Di antara keluhan para siswa dan wali murid adalah munculnya berbagai pungutan, surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang tidak ditanggapi, nomor ujian tak diberikan sebelum lunas, sampai ijazah alumni yang ditahan sejak 2016 karena belum membayar. Sementara bukti-bukti yang diserahkan berupa surat-surat dan kuitansi pembayaran.
Banyak wali murid yang berencana melaporkan pengelola sekolah karena berbagai pungutan dan kebijakan yang dinilai menyalahi aturan. Sebagai bentuk keseriusan mereka mengumpulkan keterangan, pernyataan, dan bukti-bukti lainnya.
Sementara itu, pihak SMKN I Terbanggibesar memilih bungkam dengan tidak memberikan pernyataan apa pun terkait hiruk-pikuk persoalan pungutan dan keluhan wali murid di sekolah tersebut. Para pengelola sekolah menyerahkan tugas menjawab pertanyaan awak media kepada kuasa hukum sekolah.
“Kami serahkan kepada kuasa hukum sekolah untuk memberikan jawaban. Kami tidak berkomentar lagi,” kata Ketua Komite SMKN I Terbanggibesar Nasri Kosasih didampingi Wakil Kepala Kesiswaan Slamet Riyadi dan Wakil Kepala Hubungan Kerja Industri (HKI) Setyo Adi Cahyono.(*)
Laporan Raeza Handani, Wartawan Jejamo.com
