Jejamo.com, Bandar Lampung – Dalam aksi di gedung DPRD Provinsi Lampung, massa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menyebut rapor kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla merah.
Hal tersebut terbukti dengan semakin melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS hingga menembus di kisaran angka Rp15.029 sejak 4 September 2018 lalu.
Ketua HMI Cabang Bandar Lampung Husni Mubarak menyebut, pelemahan perekonomian yang dihadapi rakyat Indonesia tidak terlepas dari dampak kebijakan Pemerintah Republik Indonesia kabinet kerja Jokowi-JK.
“Rasio ekspor dan impor merupakan salah satu faktor yang memengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia total pada Juli 2018 menunjukkan angka sebesar -3.088,1,” ujarnya, saat gelar aksi demo di gedung DPRD Provinsi, Selasa, (18/9).
Menurut Husni, neraca perdagangan yang negatif sama dengan jumlah impor lebih besar daripada ekspor yang salah satunya berasal dari sektor pangan.
“Kemudian ahun 2018 impor pemerintah mendukung pelemahan nilai tukar rupiah, misalnya impor beras sebanyak 2 juta ton pada saat panen raya berlangsung. Bukan hanya itu saja, pemerintah juga mengimpor garam sebesar 3.7 juta ton dan gula sebesar 1,1 juta ton,” paparnya.
Dia menambahkan, Presiden Jokowi-JK pernah menjanjikan untuk swasembada pangan dan tidak akan melakukan impor.
“Kami menilai kepemimpinan Jokowi-JK selama 4 tahun tidak mampu menempati janjinya, dimana janji untuk swasembada,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, massa mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung menggelar aksi demo digedung DPRD Provinsi Lampung, Selasa, (18/9).(*)
Laporan Andi Apriyadi, Wartawan Jejamo.com
