Jejamo.com, Bandar Lampung – Pertanian masih menjadi sektor yang sangat penting dalam keberlangsungan masyarakat Indonesia. Hal ini harusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Bandar Lampung melihat bahwa pemerintah saat ini belum serius dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani.
Sofwan Zulfikar Ketua PD KAMMI Bandar Lampung Bidang Kebijakan Publik mengatakan bahwa ketidakseriusan itu bisa dilihat dari impor pangan dan kebijakan lain yang dinilai masih merugikan para petani lokal.
Kondisi terakhir terlihat dari tidak harmonisnya hubungan antara Kementerian Perdagangan dan Bulog soal impor beras. Bulog mengatakakan bahwa stok beras nasional sebesar 1,86 juta ton dan itu sudah cukup sampai dengan Juni 2019. Sementara itu Menteri Perdagangan seolah tidak acuh terhadap hal tersbut dan memaksakan impor beras, padahal tidak dibutuhkan. Ini menandakan kurangnya kordinasi antarlini di pemerintahan yang efeknya adalah kerugian petani.
“Impor yang tidak sesuai dengan kebutuhan tentu sangat merugikan petani kita, karena mereka sudah susah payah tapi negara seolah olah tidak menghargai hal tersebut” ujar Sofwan, Senin, 24/9/2018.
Sementara itu menurut Beni Afifudin selaku Ketua Umum PD KAMMI Bandar Lampung, petani nmerupakan entitas penting dalam berbangsa dan bernegara. Sebagian besar kebutuhan pokok rakyat terpenuhi dengan adanya petani. Mirisnya nasib petani tak terlalu dipandang penting oleh kebanyakan pemangku kepentingan.
Beni menambahkaan bertepatan pada Hari Tani Nasional 24 september 2018, pihaknya meminta pemerintah harus lebih serius dalam menangani persoalan petani. “Perdebatan antarlembaga itu membuat kerja pemerintah tidak efektif dan buang-buang energi. Harusnya lebih bisa dikomunikasikan untuk kepentingan petani kita,” ujarnya.(*)
