Namun, hasil sistem yang dibuat KPU sebagai penyelenggara pemilu menjadi sorotan publik. Sebab, banyak sekali polemik dan permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan hajat demokrasi tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua KAMMI Bandar Lampung Roy Renaldi saat menggelar aksi di Kantor KPU Provinsi Lampung di Jalan Gajah Mada, Kedamaian, Bandar Lampung, Senin (29/4/2019).
“Terlepas dari keberhasilan KPU yang telah menekan angka golput dan melampaui batas rasional partisipasi pemilih sebesar 77,5%, masih banyak sekali yang harus dievaluasi,” paparnya.
Catatan itu, lanjut Roy, mulai adanya indikasi KPU bersikap tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu hingga timbulnya angka korban jiwa dan sakit yang dinilai bekerja di luar batas normal.
“Kurangnya edukasi kepada masyarakat dan KPPS tentang sistem penyelenggara Pemilu 2019 serta kurang kesiapan KPU dengan adanya daerah yang kurang logistik bahkan kehabisan logistik,” lanjutnya.
Maka itu, KAMMI menyimpulkan empat poin yang akan disampaikan ke KPU sebagai peringatan, yakni KPU harus mengevaluasi penyelenggara Pemilu 2019 dan adanya sikap tegas dan kerja yang profesional dari KPU terhadap indikasi keberpihakan KPU.
“Menjaga integritas dan independensi KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2019. KAMMI turut berduka cita atas gugurnya para pahlawan demokrasi akibat sistem yang tak berkelas yang dibuat KPU,” pungkasnya. [Andi Apriyadi]
