Berita Lampung Tengah, Jejamo.com – Komisi ll DPRD Kabupaten Lampung Tengah memastikan gangguan pemadaman listrik di Lampung Tengah, berdampak pada penurunan omzet Usaha Kecil Menengah (UKM).
Menyikapi hal ini, Anggota Komisi ll DPRD Lampung Tengah, Anang Hendra Setiawan menegaskan, PLN idealnya harus bisa menjelaskan sekaligus memberikan pertanggung jawabkan terhadap publik (konsumen) terkait pemadaman listrik yang terjadi.
“Kami akan menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik ini. Kami akan memanggil stake holder terkait agar bisa melakukan klarifikasi, sekaligus mencari solusi atas permasalahan tersebut,” ujar Anang kepada Jejamo.com, Senin 23/11/2015.
Menurut Anang, gangguan teknis dan faktor alam adalah alasan klasik PLN untuk memadamkan listrik. Idealnya harus ada upaya yang bisa disampaikan terhadap publik terkait problem tersebut dan solusi yang akan dilakukan.
“Wajar saja ketika masyarakat menuntut transparansi informasi terhadap solusi pemadaman listrik. Yang jadi pertanyaan kita kapan masalah tersebut bisa diatasi dan upaya apa yang sudah dilakukan agar keyamangan publik ini terjawab,” terang Politisi Partai Demokrat ini.
Anang yang juga menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Lampung Tengah ini menambahakan, PLN sebagai salah satu penyedia jasa layanan publik tidak bijak jika hanya bisa menuntut disiplin pembayaran listrik konsumen tetapi disisi lain tidak maksimal dalam pelayanan
“Buktinya sekarang ini masih sering byarpet, sampai saat ini yang berimbas pada menurunnya omset pelaku usaha disamping dampak negatif kerusakan alat elektronik,” terangnya.
Kendati demikian, pihaknya menghimbau UKM tetap bijak dalam menyikapi pemadaman listrik dan tidak menghilangkan kewajiban untuk disiplin dalam membayar listrik demi kenyamanan, serta kemajuan serta profesionalitas semua pihak terkait untuk peningkatan ekonomi pembangunan.(*)
Laporan Raeza wartawan Jejamo.com, Portal Berita Lampung Terbaru Terpercaya.
