Jejamo.com, Lampung Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan 5 rancangan Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kantor Dewan setempat, Senin 12/8/2019.
Lima Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas dalam rapat yakni:
1. Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
2. Pengelolaan desa wisata
3. Fasilitasi pencegahan penanggulangan penyalahgunaan narkoba
4. Penyelenggaraan Perpustakaan dan
5. Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.
Dalam Rapat Paripurna tersebut Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo mengatakan, rapat paripurna kali ini merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian pembahasan atas 5 Raperda Usul Inisiatif DPRD Kabupaten Lampung Utara yang telah disampaikan pada rapat paripurna tedahulu.
“Kita tahu bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, disebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah,” kata Wakil Bupati.
Wakil Bupati mengucapkan terima kasih atas diusulkannya beberapa Raperda inisiatif DPRD tersebut, serta memberikan apresiasi kepada segenap pimpinan dan segenap Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Utara.
Raperda, kata dia, sudah dikaji dengan baik. Hal ini menunjukkan wujud perhatian dan kebersamaan, serta kemitraan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif.
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara Rahcmat Hartono didampingi Wakil Ketua I Nurdin Habim, Wakil Ketua II Herwan Mega, dan Wakil Ketua III Arnol Alam.
Serta dihadiri Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo, dan dihadiri 31 dari 45 anggota Dewan. Demikian rilis Sekretariat DPRD Lampung Utara. []
