Jejamo.com, Bandar Lampung – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Bandar Lampung menggelar diskusi bertajuk “Aroma Arogansi Pilwakot Kota Bandar Lampung 2020” sekaligus mendeklarasikan mengawal demokrasi menjelang Pilkada serentak 8 kabupaten di Lampung.
Acara yang berlangsung di cafe Kopi Sudut, Bandar Lampung, Kamis, (31/10/2019), menghadirkan tiga pemateri yakni Dosen Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) Anggalana, Dosen Fisip Universitas Lampung (Unila) Darmawan Purba dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bandar Lampung Candrawansyah.
Koordinator KAMMI Bandar Lampung Dian Putra mengatakan, proses politik sesungguhnya berorientasi pada pelayanan kepada publik. Maka upaya merebut dan memenangkan persaingan dalam kontestasi politik mesti dilakukan dengan cara-cara yang baik, elegan, terhormat, santun, menggembirakan dan berorientasi ibadah.
“Meski demikian, dinamika politik acapkali menyebabkan pelaku-pelaku politik berlaku culas. Segala cara digunakan bahkan dihalalkan,” ujarnya.
Maka dari itu, lanjut Dian, KAMMI berpendapat semua bentuk kontestasi politik mesti diawasi oleh publik yang menerapkan dalam banyak elemen. Salah satunya gerakan masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa.
“Untuk itu menjelang Pilkada serentak 8 kabupaten di Lampung, kami mendeklarasikan KAMMI Pantau sebagai bentuk ikhtiar kami mengawal demokrasi agar berjalan pada trek yang benar,” kata dia.
Dalam kesempatan itu juga. KAMMI Pantau menyatakan 5 sikap yaitu.
1. Meminta semua kontestan Pilkada berlaku jujur dan elegan dalam mengikuti kompetisi politik.
2. Mendesak semua perserta politik agar tidak melibatkan aparatur sipil negara (ASN) dalam kegiatan kampanye, dukungan, sosialisasi baik dalam ranah riil maupun dunia maya atau online.
3. Meminta entitas pengawas pemilu berlaku profesional dan menindaklanjuti setiap temuan yang mengarah pada pelanggaran pidana.
4. Mengajak semua komponen masyarakat sipil mengawal proses Pilkada serentak di 8 kota/kabupaten di Lampung.
5. Membentuk posko KAMMI Pantau disetiap kabupaten dan kota untuk memudahkan akses pelaporan terhadap setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan. [Andi Apriyadi].
