Jejamo.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly mengkritisi tidak tercapainya sebagian besar target RPJMN 2014-2019 pada Rapat Kerja antara Komisi XI dengan Bappenas yang diselenggarkan Rabu (6/11/2019). Junaidi juga berharap Bappenas ke depannya dapat membuat perencanaan yang lebih matang untuk mendorong perekonomian nasional.
“Berdasarkan RPJMN 2014-2019 terdapat beberapa kegagalan target pemerintah seperti Pertumbuhan ekonomi yang tidak mencapai di atas 7% pada tahun 2019,” katanya.
Dia menambahkan, tingkat Kemiskinan pada akhir 2019 ditargetkan 7-8% namun realisasi per maret 2019 adalah 9,4%. Kemudian, tingkat ketimpangan pada maret 2019 adalah 0,382 meleset dari targe sebesar 0,360.
Lalu target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada akhir 2019 adalah 76,3 poin sedankan pada per 2018 adalah 71,4 poin, dan target jumlah wisatawan asing adalah 20 juta orang sedangkan prediksi pada akhir 2019 hanya mencapai 18 juta orang pengunjung.
Politisi dari Dapil Lampung menekankan Bappenas untuk mematangkan proses perencanaan pembangunan yang benar-benar dapat menjawab subtansi persoalan pembangunan.
“Bukan malah fokus ke proses pemindahan ibukota,“ katanya.
Menurutnya pada tahun 2019, shortfall penerimaan pajak diprediksi mencapai Rp. 140 triliun dan ini akan mencetak utang baru. Posisi utang pemerintah pusat pada Juni 2019 mencapai US$195,5 miliar.
“Cicilan bunga utang pun semakin melambung. Pada 2019, cicilan bunga utang mencapai Rp. 275 triliun, dengan kondisi fiskal seperti ini, proses pemindahan ibukota menjadi suatu hal yang tidak urgent,” katanya.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai bahwa Bappenas ke depannya perlu fokus juga untuk merencanakan dan memantau Sustainable Development Goals (SDG) Indonesia.
“Pelaksanaan program pemerintah terkait goal 4 (pendidikan) SDG belum terintegrasi dan tepat sasaran. Laporan BPK (2019) merekomendasikan menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai koordinator pelaksana TPB/SDGs Indonesia untuk menyampaikan surat kepada kementerian/lembaga dan Pemda agar mengintegrasikan masing-masing program/kegiatan untuk mencapai target TPB dan menyampaikan surat kepada menteri Dalam Negeri, menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan menteri Sosial,” tutup Junaidi. []
