Jejamo.com, Kotaagung — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019, serta Rapat Paripurna Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Nota Kesepahaman Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020, di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Tanggamus, Senin (18/11/19).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati AM.Syafi’i dan pejabat lain.
Pelaksanaan paripurna dipimpin Ketua DPRD Heri Agus Setiawan (PDIP), didampingi Wakil Ketua Irwandi Suralaga (PKB), Teddy Kurniawan (PAN) dan Kurnain (Nasdem).
Wakil Bupati AM Syafi’i, dalam sambutannya menyampaikan bahwa diperlukan penetapan kebijakan daerah untuk menjadi pedoman yang memiliki legalitas kuat dalam pelaksanaannya.
Berkenaan dengan itu, Wabup menyampaikan Pemkab Tanggamus mengajukan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Tanggamus, yaitu :
1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Guru dan Tenaga kependidikan Kabupaten Tanggamus.
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan pemberhentian Kepala Pekon.
3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Kabupaten Tanggamus.
“Walaupun penyusunan raperda ini telah mempertimbangkan berbagai aspek, ini diperlukan masukan dan saran dari Dewan. Insya Allah akan memberikan manfaat bagi pembangunan daerah di Bumi Begawi Jejama yang kita cintai ini,” tandas Wabup.
Selanjutnya dilakukan juga Penandatanganan MoU Nota Kesepahaman Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020. MoU ini nantinya menjadi pedoman bagi Pemkab Tanggamus dan DPRD Tanggamus dalam penyusunan Ranperda Kabupaten Tanggamus pada tahun 2020 yang akan datang. Demikian rilis Diskominfo Tanggamus. []
