Jejamo.com, Bandar Lampung – Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP menggelar acara Workshop Hasil Evaluasi Implementasi Siskeudes di Kabupaten Pesawaran, Rabu (20/11/2019).
Acara yang dibuka oleh Wakil Bupati Pesawaran Eriawan ini dihadiri oleh Ketua Komite IV DPD RI Elviana, anggota Komite IV DPD RI Abdul Hakim, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah BPKP Adi Gemawan, dan dari Polda Lampung Ipda Tedi Firdianto.
Eriawan mengaku bangga menjadi tuan rumah pelaksanaan lokakarya atau workshop ini.
“Terima kasih kepada seluruh pemateri dan peserta harap serius mengikuti untuk menambah wawasan sehingga pengelolaan dana berkualitas dan berdampak pada pembangunan dan pemberdayaan desa,” ujarnya.
Ketua Komite IV Elviana menyampaikan bahwa tugas Komite IV ini ikut mengawasi anggaran dana untuk desa, dan berharap terus dilibatkan oleh BPKP selaku mitra dalam setiap kegiatannya.
Senator Lampung Abdul Hakim sebagai pemateri tentang keuangan desa menyampaikan bahwa esensi UU Desa ini adalah menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek.
Abdul Hakim juga menyampaikan harapannya untuk Lampung.
“Saya selaku anggota Komite IV DPD RI yang mewakili Lampung ingin memastikan Lampung harus menjadi yang nomor satu, desanya maju, didukung dengan tata kelola keuangan desa yang baik dan tidak ada penyimpangan,” ujarnya.
Adi Gemawan dalam materinya menyampaikan tentang penerapan Siskeudes.
“Penerapan Siskeudes versi 2 di Lampung sudah 95,52 % di atas rata-rata nasional. Masih ada beberapa kendala yaitu kurangnya pemahaman regulasi, kurang pembinaan, dan kurang disiplin dalam pelaporan,” kata dia.
Ipda Tedi dari Polda turut memaparkan beberapa kasus penyalahgunaan dana, dan memberikan saran kepada peserta.
“Tidak perlu takut, asal pengelolaannya benar dan sesuai aturan yakni asas transparan, partisipatif dan akuntabel,” ujarnya.
Peserta yang terdiri dari dari 144 kepala desa se-Kabupaten Pesawaran antusias mengikuti lokakarya ini.
Abl Hakim menambahkan, dana desa ini juga bisa mempercepat pembangunan jalan di desa.
Kata Abdul Hakim, hal ini juga bagian dari perjuangan politiknya.
“Saya cantumkan program ke 9 dari 22 program yang telah disusun yaitu mempercepat pembangunan jalan di desa,” kata dia.
Abdul Hakim berharap keberadaannya di komite IV bisa memudahkan perjuangan untuk Lampung. [Muhammad Suhada]
