Jejamo.com, Pesawaran – Anggota komite IV DPD RI Abdul Hakim bersilaturahmi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat serta puluhan warga Desa Paguyuban, Way Lima, Pesawaran, di rumah Kepala Desa Imam Khudri, Senin malam (23/12).
Abdul Hakim yang sedang menjalani tugas serap aspirasi di masa reses tersebut disambut hangat oleh kepala desa dan jajarannya.
Dalam kesempatan itu, Kaur Perencanaan Sunarto langsung memaparkan kondisi desa Paguyuban.
“Paguyuban ini desa hasil pemekaran dari Sidodadi, ini tahun ke 4 menerima dana desa, sekarang angkanya mencapai Rp1,3 miliar untuk pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Alokasi dana itu 60% untuk fisik dan 40% untuk pemberdayaan, tapi ke depan kami rencanakan 40% untuk fisik dan 60% untuk pemberdayaan,” ungkapnya.
Dalam kesemapatan itu, Abdul Hakim menjelaskan maksud kedatangannya di desa tersebut.
“Saya ingin pastikan Siskeudes berjalan dalam rangka pengawasan terhadap implementasi UU No. 6 Tahun 2014. Dana desa harus memenuhi asas transparan dan partisipatif. Saya juga ingin dengar aspirasi untuk disampaikan ke pusat dan pihak-pihak terkait,” ungkapnya.
Ardi sebagai Kaur Kesra menyampaikan harapannya.
“Kades kami punya ide untuk membuat wisata religi, mohon doa dan dukungannya,” kata dia.
Ketua LPM Subagiyo ikut bersuara. Ia mengatakan, sementara ini LPM belum ada honornya, hanya operasional dari desa. Ia memohon agar ini bisa dijembatani.
Ia menambahkan, pihaknya juga membutuhkan pengairan yang cukup untuk sawah tadah hujan.
Peserta lain Sunarto menyoroti overlappingnya peraturan.
“Ada overlapping peraturan Kemendagri dan Kemendes, ditambah pergub dan perbup, ini sering buat bingung,” ujarnya.
Menyikapi banyaknya aspirasi yang masuk, Abdul Hakim akan bersinergi dengan berbagai pihak.
“Semua aspirasi ini akan saya bawa, bersinergi dengan DPR, karena DPR yang akan bahas bersama pemerintah. Saya akan komunikasikan juga dengan pihak terkait seperti kementerian dan pemda,” ujar senator Lampung tersebut. [Muhammad Suhada]
