Jejamo.com, Bandar Lampung – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu diberikan perlindungan dan keberpihakan. Sebab, UMKM adalah kekuatan yang menompang penghasilan pemerintah daerah.
Anggota DPD/MPR RI Abdul Hakim mengatakan, perlindungan dan keberpihakan kepada UMKM ini makin penting setelah ia melakukan reses ke beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
“Setelah kami melakukan reses, kami menerima masukan dari masyarakat dan pemerintah daerah terkait dengan masih banyaknya kendala-kendala bagi UMKM,” ujarnya usai Diskusi dan Ramah Tamah bersama pegiat UMKM di Gummati Cafe, Bandar Lampung, Selasa malam, (31/12/2019).
Pihaknya menerima masukan terkait revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang mengatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dengan cara memberikan insentif bagi UMKM mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup
“Tentunya ini salah satu fungsi legislasi. Jadi harus kami lakukan dan diproses,” kata dia.
Dia menambahkan, aspirasi masyarakat ini nanti akan menjadi prioritas untuk mengusulkan dan merevisi rencana tentang UMKM, tentunya harus mempunyai komitmen terkait dukungannya serta ada kebijakan yang terus dilakukan
“Keberpihakan kepada UMKM agar menjadi kekuatan dan menompang nasional karena terbukti dalam waktu sekian lama UMKM menjadi penompang,” pungkasnya. [Andi Apriyadi].
