Jejamo.com, Bandar Lampung – Anggota DPD RI Abdul Hakim hadir dalam acara diskusi publik RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lampung, di aula FKIP UNILA, Minggu, 13/2020.
Hadir dalam acara ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Propinsi Lampung Lukmasyah, Presiden BEM Unila Irfan Fauzi Rachman, pakar ekonomi Unila Ukhty Ciptawaty, Direktur Walhi Irfan Tri Musri, Ketua DPD KNPI Iqbal Ardiansyah, perwakilan organisasi buruh, LBH, dan LMND Lampung.
Presiden BEM Unila Irfan Fauzi Rachman mengatakan sebagai elemen mahasiswa dirinya siap mengkritisi kebijakan pemerintah, seperti RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan kebijakan lain yang menghambat kerja KPK dengan dibentuknya dewan pengawas KPK.
Abdul Hakim yang menjadi narasumber mengapresiasi kegiatan ini.
Ia mengatakan, DPD mendengar aspirasi semua elemen masyarakat termasuk acara hari ini.
Ia mengatakan, akan terus mengawal dan mengamati, memperhatikan masukan-masukan dari para pakar, agar dalam proses pembahasannya undang-undang ini tidak menabrak konstitusi.
Kata Abdul Hakim, kewenangan pusat dan daerah harus bersinergi. Sebab, ada banyak aspek yang perlu diperhatikan, terutama menyangkut kepentingan masyarakat.
Ukhty Cipawaty menyarankan kepada segenap elemen agar melengkapi data-data yang relevan untuk disanpaikan kepada pemerintah.
Masing-masing perwakilan menyampaikan pendapatnya terkait omnibus law cipta kerja. Dan berharap ada keterbukaan informasi publik agar mudah diakses drafnya, seperti yang diungkapkan perwakilan LBH Bandar Lampung. Demikian rilis yang diterima jejamo.com. []
